BERITA.NEWS, Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyalahgunakan dana replanting Sawit sebanyak RP29 Triliun.
Hal ini dibenarkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Suhardi Duka. Politisi partai Demokrat menyampaikan, sesuai data sementara yang dihimpun komisi IV DPR RI bahwa Dana replanting sawit yang sejatinya di peruntukkan untuk penanaman ulang bagi petani perkebunan sawit.
Namun, malah dialokasikan BPDPKS untuk Pertamina 29 T Dan ke perkebunan besar swasta 7,5 T. Sedangkan untuk petani sesungguhnya hanya 1 % dari total 47 T.
“Menurut saya ini melenceng dari Perpres 24 tahun 2016, tentang penghimpunan dana perkebunan Kelapa sawit. Yang ditujukan untuk Pengembangan SDM, penelitian, Prasarana Kebun Dan replanting,” kata SDK, Minggu (19/1/2019).
Melihat situasi tersebut, Komisi IV DPR RI langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) tentang kelapa sawit. Panja ini hadir untuk mengawas dan mengontrol serta menyelesaikan persoalan perkebunan.
“Untuk itu kami komisi 4 membentuk Panja dan saya Salah satu anggota panja itu. Panja bukan untuk Menghukum siapa tapi kita mau agar dana itu tidak di salahgunakan, Kita kembalikan ke Jalan yangg benar,” tegas SDK.
SDK menjelaskan, jika dalam perjalanan nanti akan hadir persoalan hukum, maka akan tetap diserahkan pada penegak hukum.”Tapi kalau dalam perjalanannya ada delik hukum maka Kita tindak lanjut ke penegak hukum tentunya,” tambahnya.
“Dalam panja itu juga akan mengagendakan penyelesaian konflik-konflik perkebunan dengan rakyat yangg selama ini terjadi di berbagai tempat,” tutupnya.
Muhammad Srahlin
