BERITA.NEWS, Makassar — Badan Gizi Nasional (BGN) RI menyoroti rendahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari 536 SPPG yang beroperasi, hanya 46 unit yang memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Kondisi ini dinilai krusial mengingat SPPG adalah garda terdepan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, mengungkapkan bahwa Sulsel memiliki 625 SPPG terdaftar. Namun, hanya 536 unit yang saat ini aktif melayani 1,39 juta penerima manfaat program MBG.
“Cukup signifikan untuk memperbaiki gizi anak-anak di Sulsel, terutama dalam mengurangi stunting bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Suardi dalam kegiatan Sosialisasi Penjamah Makanan di Hotel Myko Makassar, Sabtu (22/11).
Suardi menegaskan pentingnya peran SPPG dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, serta terjamin kebutuhan gizi dan higienitasnya.
Menurutnya, keberlanjutan program gizi ini menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Ketika itu tercapai, Indonesia akan menjadi benar-benar negara yang besar,” tegasnya.
Meski demikian, Suardi menyoroti fakta bahwa hanya 46 SPPG yang telah memiliki SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat.
Ia mendorong agar seluruh SPPG segera melengkapi sertifikasi tersebut demi menjamin keamanan pangan.
“SPPG wajib memenuhi syarat-syarat dari dinas kesehatan. Lakukan yang benar, jangan membenarkan yang salah,” tuturnya.
Terkait sosialisasi penjamah makanan, Suardi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam pemenuhan standar SLHS di seluruh SPPG.
Penjamah makanan, yang bertugas mulai dari proses memasak hingga pemorsian, harus menerapkan prinsip higienitas dan kecukupan gizi.
“Itu harus benar-benar sesuai aturan. Jangan sampai asal-asalan. Ini berbahaya bagi tujuan akhir,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa para penjamah makanan merupakan relawan yang direkrut SPPG untuk mengelola dapur program MBG.
Suardi menekankan pentingnya pencegahan kasus keracunan makanan yang pernah terjadi dalam program serupa.
“Wajib higien, wajib sehat, dan harus sesuai ketentuan agar tidak muncul reaksi dari zat makanan,” pungkasnya.
