Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wil Sulsel, Ahmad Asiri (kedua kanan) saat mendampingi Direktur Prasrana Strategis Ditjen Cipta Karya, Iwan Suprijanto meninjai proyek di Sulsel, belum lama ini. (IST)
BERITA.NEWS, Makassar – Kepala Balai Prasarana Permukinan Sulawesi Selatan, Ahmad Asiri memberikan apresiasi kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (LSM Laksus) terkait temuannya di Proyek Pembangunan Pasar Tempe, Kabupaten Wajo.
“Itu positif, temuan masyarakat di lapangan itu benar, terjadi penurunan kualitas dan mutu beton, dan itu langsung kami tindaki di lapangan,” papar Ahmad Asiri via Whatsapp, Rabu (10/11/2021)
Sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.
LSM Laksus mendapati kejanggalan dugaan kegagalan konstruksi awal di proyek bernilai Rp45 M itu. Mulai dari kualitas material yang tidak sesuai spesikasi hingga pelat lantai dasar dan kualitas mutu kolom mengalami penurunan.
“Setelah kami melakukan uji lab, memang betul tidak memenuhi standar,” aku Asiri menanggapi temuan LSM Laksus.
Untuk itu, pihaknya telah mengambil langkah memberikan kesempatan PT Delima Agung Utama sebagai pelaksana hingga tanggal 16 November 2021 berdasarkan Show Cause Meeting (SCM) III.
Apabila masih tidak mencapai target, beradasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2021 penyedia atau pelaksana proyek terancam diputus kontraknya.
“Progress pekerjaan sekarang mencapai 27 persen, memang terjadi deviasi. Sudah SCM III. Kemungkinan besar kita putus kontrak, kita tunggu juga audit BPKP,” papar Asiri sambil menerangkan bahwa pencairan dana untuk proyek ini tidak melebihi dari progress pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor.
Terkait dengan tanggung jawab Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Sulawesi Selatan, Ahmad Asiri mengaku proyek pasar ini menyangkut roda perekonomian masyarakat di sana dan terus berupaya agar pembangunan Pasar Tempe tidak terkatung-katung. “Ke depan proyek ini langsung diambil alih pusat. Proses tender dan pelaksanaannya kita pisah, ini juga bagian dari reformasi kita di Kementerian PUPR,” jelasnya.
Terpisah, Direktur LSM Laksus, Muhammad Ansar yang dihubungi via telepon, Rabu (10/11/2021) enggan berkomentar banyak.
Namun, Ansar menitikberatkan bahwa realisasi Pembangunan Pasar Tempe sangat dinanti-nantikan masyarakat untuk memulihkan ekonomi daerah di tengah pandemi saat ini.
“Kasihan masyarakat di sana. Ada berapa banyak pedagang yang bergantung dari pasar itu. Mereka terkatung-katung,” tandas Ansar.
Olehnya, Ansar meminta pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel selaku owner dari proyek tersebut untuk bertanggung jawab.
“Jangan cuma pelaksana dan konsultan pengawasnya, pihak Balai juga harus bertanggung jawab. Anggaran sudah ada, pakai uang rakyat, tapi kenapa proyeknya terkatung-katung? Ada apa? Pejabat berkompeten jangan main-main dengan ini, kasihan rakyat,” sesal Ansar yang berjanji akan membawa proyek ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
