BERITA.NEWS, Makassar – Calon Wakil Wali kota Makassar, Abdul Rahman Bando, menegaskan, jika terpilih ia bersama Munafri Arifuddin akan memberikan perhatian lebih di sektor pendidikan.
Salah satu programnya yakni pendidikan berkeadilan akan diterapkan di seluruh layanan pendidikan di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar. Baik sekolah Negeri maupun swasta, sebab tak boleh ada diskriminasi seperti yang masih terjadi saat ini.
Beberapa sekolah masih berstatus unggulan sementara sekolah yang lain nonunggulan sehingga perlakuan, layanan, dan perhatian yang diterima pun berbeda-beda.
Belum lagi terkait kualitas yang berbeda antara sekolah di wilayah satu dengan lainnya.
“Sekolah begitu tidak merata kualitasnya, tidak merata mutunya, kalau itu tidak bisa dibenahi bagaimana bisa kita membuat pendidikan makin baik,” ucapnya di hadapan puluhan guru TK Aisyiyah dan SD Muhammadiyah se-Makassar di Hotel Novotel, Jl Chairil Anwar, Sabtu (3/10/2020).
Pernyataan Rahman Bando ini cukup beralasan dan realistis, karena sebelum maju mencalonkan diri sebagai wakil wali kota, Rahman pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Makassar.
Dengan pengalaman itu, seluk-beluk masalah pendidikan di Makassar ini ia kuasai dan tahu persis permasalahan tiap tahunnya yang harus dihadapi.
Penjabaran Rahman Bando juga dibenarkan dan dirasakan langsung guru-guru yang hadir pada pertemuan itu.
Andi Hasnah, guru TK Aisyiyah Tamamaung, Panakukang, mengatakan bukan hanya sekolahnya yang secara kualitas berebeda, tetapi tenaga pengajar juga berbeda.
Perbedaan kualitas itu menurutnya dikarenakan masih timpangnya pendapatan yang didapatkan di antara guru-guru ini.
“Honor guru kita itu ada yang hanya Rp 300 ribu, memprihatinkan, sehingga harapan kita bukan cuman berkeadilan di sisi sekolah saja tetapi itu tadi, di sekolah juga SDMnya diperhatikan,” tuturnya.
“Kami bangga dengan komitmen bapak dengan pendidikan berkeadilan, Insyaallah itu bisa terwujud dan Bapak bisa menjadi wakil wali kota nantinya,” sambungnya.
Terkait dengan keluhan tersebut adik dari Bupati Enrekang, Muslimin Bando, itu mengatakan, untuk urusan sekolah swasta tentu yang berkewajiban menyelesaikannya adalah pihak yayasan yang menaunginya.
“Tetapi sebagai pemerintah akan ada cara untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Biasaya untuk sekolah swasta itu anggarannya kan lebih banyak kepada pembangunan. Nah nanti pemerintah akan lihat apakah nanti sifatnya dana hibah pembangunan akan diberikan agar anggaran itu bisa digunakan Yayasan untuk meningkatkan pendapatan SDMnya,” terangnya.(*)
