BERITA.NEWS, Makassar – Ambisi Walikota Palopo HM Judas Amir untuk membangun menara payung menuai pro kontra. Proyek ini bakal menyedot anggaran sebesar Rp103 miliar sebagai pinjaman oleh Pemerintah Kota Palopo.
Aktivis Pegiat antikorupsi Palopo, Yertin Ratu mengajak masyarakat “kota idaman” sepakat bersama-sama menolak rencana menara payung berlantai 17 tersebut.
Ia menilai Walikota Palopi dua periode itu memiliki ambisi ketimbang memikirkan asas manfaat bagi masyarakat.
“Pertanyaannya apakah pembayarannya angsurannya tidak menjadi beban warga Palopo?. Tarif air sudah naik, pajak naik. Tidak menutup kemungkinan akn naik lagi pada saat pembayaran angsuran,”ujar Yertin kepada BERITA.NEWS, di Makassar, Sabtu (14/12/2019).
“Siapa yang susah tetap warga bukan pemerintah daerah yang sekarang Belum. Dan apakah pembangunannya tidak membahayakan situs budaya yang ada di skitarnya seperti istana Datu Luwu,”tegasnya.
Anggota DPRD Kota Palopo Cendrana dengan tegas menolak usulan Pemkot Palopo dalam APBD 2020 Pembangunan menara payung. Bahkan, Ketua Fraksi Demokrat Palopo, menyatakan kemampuan kapasitas fiskal Kota Palopo dalam kategori sedang.
Dimana penempatan empat persen dari pendapatan daerah jika dihitung akan melebihi batas. Sehingga Pemkot Palopo telah melampaui batas sehingga tidak diperkenankan defisit melampaui batasan tertinggi.
“Intinya kami tolak apakah itu dalam bentuk pinjaman. Dan usulan anggaran Rp103 miliar yang akan dipergunakan untuk membangun menara tersebut dievaluasi banggar DPRD Provinsi Sulsel,”ujar Cendrana.
Sementara itu, Walikota Palopi HM Judas Amir saat dikonfirmasi via selular sedang diluar jangkauan. Humas Pemkot Palopo belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik rencana pembangunan menara payung tersebut.
