BERITA.NEWS,Makassar- Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Parepare, Pangerang Rahim memparkan strategi Pemkot dalam menurunkan stunting.

Wakil Wali Kota Parepare itu mangatakan pihaknya memiliki 8 Aksi Konvergensu atasi stunting di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Sulawesi Selatan 2022 berlangsung di Hotel Maxone, Makassar, Kamis (25/5/2023).

Turut hadir Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, selaku Wakil Ketua I TPPS Parepare,

Plt Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun selaku Wakil Ketua II TPPS, serta Ketua TP PKK Parepare Hj Erna Rasyid Taufan selaku Wakil Ketua III TPPS.

Jajaran Pemkot Parepare yang tergabung dalam TPPS juga hadir lengkap, Kepala Dinas PPKB Halwatiah selaku Sekretaris TPPS,

Kepala Dinas Kesehatan Parepare Rahmawaty Natsier, Kepala Dinas Sosial Parepare Hasan Ginca,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parepare Muh Nur, Kepala Dinas PKP Wildana, Plt Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi,

Plt Kepala Dinas Kominfo Parepare M Anwar Amir beserta pejabat terkait lainnya.

Pangerang Rahim memaparkan variasi inovasi Pemkot Parepare dalam TPPS sebagai upaya menurunkan stunting melalui 8 Aksi Konvergensi.

“Berbagai inovasi ini menunjukkan besarnya komitmen dan kepedulian Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Parepare melalui TPPS untuk menangani dan menurunkan stunting,” kata Pangerang.

Pangerang menekankan, inovasi melalui kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di Parepare, dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat

yang laksanakan melalui Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan berperan dalam upaya menurunkan stunting khususnya di lokasi fokus (Lokus).

Di Parepare, menjadi Kelurahan Lokus pada 2023 adalah Kelurahan Lompoe, Lapadde, Bukit Harapan, Bukit Indah, Bumi Harapan.

Lalu 2024, Kelurahan Lapadde, Watang Soreang, Bukit Indah, Bukit Harapan, Ujung Lare, Watang Bacukiki, Lompoe.

Empat Kelurahan di antaranya merupakan Lokus tahun 2023.

“Intervensi kegiatan difokuskan di Kelurahan Lokus, tapi tidak tertutup kemungkinan jika anggaran SKPD mencukupi tetap melakukan intervensi di Kelurahan non Lokus,” harap Pangerang.

Pangerang mengungkapkan, secara nasional prevalensi stunting tetapkan target yang harus capai 14% pada 2024,

sementara di Parepare prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sebesar 24,8% dan di tahun 2022 naik menjadi 27,1%.

“Menjadi pekerjaan berat bagi Kota Parepare untuk menurunkan dalam jangka 2 tahun mencapai 14% target nasional.

Sedangkan menurut pelaporan program gizi Dinas Kesehatan melalui aplikasi eppgbm atau Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi

Berbasis Masyarakat untuk Kota Parepare berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 13,79% di 2022 menjadi 8,73% di pengukuran Februari tahun 2023,” ungkap Pangerang