BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) meniadakan penerimaan CPNS tahun 2020, bahkan dalam beberapa tahun kedepan.

Olehnya itu, pemerintah daerah (Pemda) mulai mewanti-wanti melihat dampak kebijakan tersebut. Khususnya, potensi kekurangan tenaga pengajar atau guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang tiap tahunnya ada yang pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jausi mengatakan pihaknya tengah mewacanakan untuk mengusulkan adanya perpanjangan masa pensiun guru untuk tetap mengisi kekurangan tenaga pendidik berstatus PNS.

“Memang yang jadi kendala kita itu kalau terjadi, apalagi kalau moratoriumnya panjang, adalah guru. Guru yang susah. Karena kebutuhan guru kita sampai sekarang kan masih belum memadai, masih kurang,” ucapnya, Rabu (22/7/2020).

Imran mengatakan, wacana untuk menambah masa pensiun guru ini diusulkan, melihat kebijakan moratorium seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kemenpan-RB sebelumnya memutuskan tidak membuka rekrutmen CPNS tahun ini.

“Kita harap usia pensiun guru kalau perlu ditambahlah. Misalnya mereka pensiun usia 60 tahun, bisalah ditambah lagi dua tahun. Kalau memang fisik dan kemampuan masih bisa. Istilahnya mungkin kalau diperpanjang, tapi dalam bentuk kontrak kerja, ya,” ujarnya.

Menurut Imran, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat yang harus dipikirkan bersama untuk hindari terjadinya kekurangan tenaga pengajar. Ia juga sarankan adanya guru pindahan menutupi daerah yang kekurangan tenaga.

“Ketiga mungkin kita menghindari sedapat mungkin guru-guru itu masuk ke cabang dinas menjadi pejabat struktural. Kalau memamg betul-betul dasarnya guru, ya jadi guru saja mengajar. Itu kita harapkan,” tambahnya.

“Jumlah ASN kita termasuk guru di lingkup pemprov itu sekitar 24.000. Kalau yang pensiun rata-rata 800 setahun. Jadi ada guru disitu (yang pensiun) sekitar 65%. Jadi guru memang yang cukup banyak dan masih kurang,” ungkapnya.

. ANDI KHAERUL