BERITA.NEWS, Jakarta – Komisi D Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi selatan (Sulsel) datang mengadu ke komisi V DPR RI soal program kerja nasional yang belum tuntas dikerjakan hingga saat ini.
Rombongan Komisi D DPRD Sulsel yang dipimpin oleh D John Rende Mangontan langsung diterima oleh anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras (F-PPP) dan Sarce Bandaso Tandiasik (F-PDI Perjuangan).
Anggota komisi V DPR RI, Muh Aras mengatakan, komisi D DPRD Sulsel meminta aspirasi tersebut disuarakan, agar apa yang menjadi program Presiden Jokowi dalam menyelesaikan semua infrastruktur untuk aksesibilitas antar daerah serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat ini terus dapat dilanjutkan.
“Beberapa proyek besar di Sulsel yang masih belum selesai agar segera dituntaskan. Termasuk perluasan Bandara, kemudian jalan tol supaya dikebut,” kata Muh Aras usai rapat di Ruang Pimpinan Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
“Beberapa jalan nasional yang sementara masih dikerjakan, pembangunan jalan nasional yang baru seharusnya sudah dikerjakan, namum hingga kini anggarannya belum turun. Mereka berharap untuk disuarakan, agar menjadi perhatian pemerintah, karena Sulsel juga bagian dari NKRI,” tambah Muh Aras.
Sebagaimana diketahui, Sulsel merupakan daerah terdekat yang memiliki bandara terbesar untuk menopang keberlangsungan calon Ibu Kota Negara (IKN) yang baru (Kalimantan Timur) di masa mendatang. Tentu diharapkan, seluruh infrastruktur yang sudah direncanakan agar cepat diselesaikan, guna memperlancar arus barang dan jasa dari Kalimantan Timur.
“Kita harapkan bahwa seluruh infrastruktur seperti bandara dan yang berkaitan dengan alur barang dan jasa dari Kalimantan Timur bisa dipercepat. Yang kedua pembangunan infrastruktur di Sulsel agar di-support sehingga anggaran-anggaran yang sifatnya langsung ke daerah bisa juga ditingkatkan,” tandas politisi dapil Sulsel II itu.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulsel John Rende Mangontan menyampaikan, sesuai keputusan Presiden Joko Widodo, IKN akan dipindahkan ke kawasan Kaltim yang cukup berdekatan dengan Sulsel. Untuk itu, Sulsel diharapkan mampu menjadi penyangga Kaltim sebagai calon IKN yang baru.
Sebagai penyangga calon IKN, John mengidentifikasi potensi perekonomian baru di Sulsel, sehingga ini harus ditunjang dengan percepatan dan anggaran infrastruktur yang memadai.
“Alokasi anggaran tahun 2020 untuk infrastruktur, menurun. Sedangkan, semangat untuk menjadikan Sulsel sebagai penunjang IKN harus balance dengan pembangunan infastruktur. Mohon dukungan dari Komisi V untuk menyuarakan percepatan pembangunan di Sulsel,” pungkasnya.
Muhammad Srahlin
