BERITA.NEWS,Makassar- Kantor Perwakilan Bank Indonesia ( KpwBI) Sulawesi Selatan kembali menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulsel menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Adha di Ruang Pola kantor Gubernur.
Hadir langsung Kepala KpwBI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, Wagub Fatmawati Rusdi dan Sekretaris Daerah Provinsi Jufri Rahman dan para Ketua TPID Kabupaten dan Kota,
HLM TPID menjadi forum strategis pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang momentum hari besar keagamaan yang umumnya diikuti peningkatan konsumsi dan permintaan bahan pangan.
Dalam laporannya, Jufri Rahman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi dalam menyusun langkah konkret menjaga stabilitas harga sekaligus mengakselerasi digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada para ketua TPID di 24 kabupaten/kota yang hadir bersama jajarannya dalam kegiatan HLM pagi ini,” ujar Jufri Rahman.
Ia menjelaskan, pasca-HLM TPID Sulsel pada 13 Februari 2026 lalu, sejumlah kabupaten/kota telah menindaklanjuti arahan Gubernur Sulsel melalui berbagai langkah intervensi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di daerah.
“Kami mengapresiasi upaya tersebut dan berharap koordinasi yang dijalankan dapat mendorong stabilisasi harga serta memperkuat kinerja TPID di daerah,” ungkapnya.
Dari sisi inflasi, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) April 2026, inflasi tahunan Sulsel tercatat sebesar 2,68 persen (year on year/yoy). Angka tersebut terutama dipicu kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,88 persen, daging ayam ras 0,19 persen, dan beras 0,17 persen.
Pemprov Sulsel juga terus mendorong sinergi antardaerah guna memastikan distribusi komoditas pangan tetap lancar selama periode HBKN Idul Adha.
Jufri menambahkan, berdasarkan pola historis, periode HBKN Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei 2026 berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan. Karena itu, pengendalian pasokan dan harga perlu menjadi perhatian bersama.
“Kami berharap HLM ini dapat merumuskan rekomendasi yang efektif untuk pengendalian inflasi selama periode HBKN Idul Adha 2026, baik dari sisi hulu, distribusi, maupun hilir,” katanya.
Ia juga meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel serta kepala daerah yang hadir untuk menjelaskan strategi teknis pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Jufri berharap arahan Gubernur Sulsel dapat menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat digitalisasi daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Selain pengendalian harga pangan, forum tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola ekonomi regional di Sulawesi Selatan.
“Semoga upaya kita hari ini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
