BERITA.NEWS, Parepare – Aksi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Parepare kembali menuai sorotan.
Kali ini, warga menuding adanya perlakuan tidak adil dalam proses penertiban.
Penindakan dianggap tidak merata. Satpol PP dinilai hanya menargetkan pedagang kecil, sementara pelanggaran lain justru dibiarkan.
Salah satu warga, Kasim, menyampaikan kekecewaannya. Lapak dagangnya ditertibkan, namun ia melihat konter HP milik anggota Satpol PP sendiri tidak disentuh.
“Kenapa Satpol PP tidak menindaki konter HP yang memakan trotoar? Apa karena dia anggotanya sendiri?” ujar Kasim.
Ia menilai, tindakan tersebut tidak adil. Warga biasa ditindak tegas, bahkan harus menandatangani surat pernyataan.
“Kalau memang mau tertibkan, tertibkan semua. Jangan hanya kami yang ditindak, sementara anggota sendiri dibiarkan,” lanjutnya.
Menurut Kasim, banyak pedagang kecil berjualan karena tidak punya pilihan lain. Mereka hanya ingin mencari nafkah.
Namun penertiban dilakukan tanpa kompromi. Bahkan dianggap menyulitkan warga yang menggantungkan hidup dari berjualan.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Parepare, Ulfa Lanto, menyatakan bahwa penertiban dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah.
Ia mengatakan penggunaan trotoar untuk berdagang memang dilarang. Penertiban pun dilakukan demi ketertiban umum.
Meski demikian, warga melihat kenyataan yang berbeda di lapangan.
Ada dugaan pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum internal Satpol PP.
Konter milik oknum Satpol PP yang berada di atas trotoar tetap dibiarkan beroperasi. Hal ini menjadi bahan perbincangan warga.
Penegakan aturan yang tidak konsisten menimbulkan kecurigaan. Masyarakat pun menilai adanya tebang pilih dalam penindakan.
Warga berharap adanya keadilan dalam penegakan hukum. Semua pelanggaran, tanpa kecuali, seharusnya ditindak tegas.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Satpol PP mengenai dugaan ini.
Warga menanti respons dan tindakan lebih lanjut dari pihak berwenang.
