BERITA.NEWS, Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar Sarasehan Kebangsaan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (tanggal disesuaikan).

Kegiatan ini merupakan forum dialog kebangsaan yang menghadirkan tokoh-tokoh nasional dari berbagai kalangan.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Ia menyampaikan pentingnya memperkuat ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman.

Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, akademisi, serta kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu kepala daerah yang turut hadir adalah Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.

Dalam sesi pemaparannya, Tasming menekankan bahwa perubahan geopolitik dunia saat ini adalah tantangan nyata yang harus dihadapi bersama.

Ia menyebutkan bahwa perubahan tersebut sekaligus membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat persatuan dan mendorong percepatan pembangunan.

“Kita harus menjadikan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam merespons perubahan global,” ujar Tasming.

Menurutnya, nilai-nilai luhur seperti gotong royong, keadilan, dan persatuan adalah kunci untuk menjaga stabilitas nasional.

Tasming juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menjaga kesinambungan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam menyikapi isu-isu global yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Pemerintah daerah harus adaptif, responsif, dan mampu menyelaraskan dinamika global dengan kondisi lokal,” tambahnya.

Sarasehan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan.

Forum ini juga bertujuan membangun sinergi antara pemimpin nasional dan daerah dalam menjaga ideologi Pancasila tetap relevan di tengah perubahan zaman.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul komitmen bersama untuk memperkuat nilai-nilai dasar negara dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata.