BERITA.NEWS, SINJAI – Kapolres AKBP Harry Azhar memimpin langsung pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sinjai.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh masyarakat adat bersama pengurus daerah AMAN Sinjai, Jumat (11/10/2024).

Dalam aksi tersebut, dikawal langsung personel gabungan Polres Sinjai dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketegangan sempat terjadi saat massa aksi meluapkan kekecewaannya saat anggota DPRD Sinjai tidak menemui mereka.

Puluhan kursi dan meja anggota DPRD Sinjai yang berada di ruang paripurna dibanting dan ditendang oleh massa aksi.

Akibatnya kursi dan meja tersebut mengalami kerusakan. Beruntung Kapolres Sinjai sigap menenangkan massa aksi.

Kapolres Sinjai didampingi oleh pejabat utama Polres Sinjai dan perwira lainnya, turut hadir di tengah-tengah massa unjuk rasa.

Kapolres menenangkan situasi yang sempat memanas akibat kekecewaan massa, karena tidak ditemui oleh pihak penerima aspirasi di DPRD.

Dengan pendekatan humanis, Kapolres berhasil meredam situasi dan mengimbau massa untuk tetap tenang.

“Mohon tenang saudaraku semua. Kami sementara komunikasi untuk menghadirkan anggota DPRD yang menerima aspirasi hari ini,” ujar Harry Azhar dihadapan ratusan massa aksi.

Kapolres Sinjai juga meminta kepada massa aksi begitupun kepada jajarannya agar tidak terprovokasi dengan situasi yang terjadi.

“Kehadiran kami disini sebagai pengamanan. Kami bukan lawan kalian dan kalian bukan lawan kami,” kata Kapolres Sinjai.

Sikap persuasif ini membuat aksi terkendali. Penerima aspirasi dari anggota DPRD dihadirkan ditengah-tengah massa aksi.

Usai berdialog antara penerima aspirasi dengan massa aksi yang difasilitasi oleh Kapolres Sinjai. Kemudian disepakati akan digelar RDP pada Kamis (17/10) mendatang.

Massa akhirnya kemudian membubarkan diri setelah menerima penjelasan mengenai proses penyaluran aspirasi mereka.

Aksi yang semula berpotensi menimbulkan kerusuhan lebih besar berhasil diatasi berkat tindakan langsung dan dialog yang ditunjukkan oleh Kapolres.

Sebelumnya, Ratusan masa dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sinjai menduduki gedung kantor DPRD.

Kedatangan ratusan massa AMAN Sinjai di DPRD untuk menyampaikan aspirasinya terkait pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Aksi ini juga sebagai ekspresi kekecewaan AMAN Sinjai terhadap kepemimpinan satu dekade Presiden Joko Widodo.

Dalam spanduk besar yang dibentangkan bertuliskan “Segera sahkan RUU masyarakat adat 10 tahun Jokowi abaikan hak-hak masyarakat adat”.

Peserta aksi, Solihin, menyampaikan bahwa masyarakat adat di wilayah tersebut mengalami diskriminasi dan perampasan hak oleh pemerintah.

“Kami menuntut pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka sebagai solusi atas konflik yang terus berlanjut,” ungkapnya. (*)