BERITA.NEWS, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar prioritaskan Penanganan permukiman kumuh. Oleg karane itu, Pemkot Makassar menargetkan hingga 0% permukiman kumuh perkotaan di tahun 2019.

Untuk mengoptimalkan pembenahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menjaring kebutuhan warga melalui lokakarya, Senin (28/10/2019) yang dilaksanakan di Hotel Aston Makassar. Kegiatan ini dibuka Asisten III Pemkot Makassar, Takdir Hasan Saleh.

Takdir mengatakan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, baik dari segi Perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sehingga kapasitas daya dukung Mengalami penurunan dan berkontribusi terjadinya kawasan permukiman kumuh.

“Perlu diupayakan penanganan yang mendasar, pada pokok permasalahan timbulnya kekumuhan khususnya di perkotaan, melalui penanganan yang terkoordinasi antara sektor melalui integrasi program dan kegiatan penanganan berbasis kawasan, berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan Hunian yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur,” ungkapnya.

Untuk itu, tambahnya lagi, Lokakarya ini dipandang perlu dilakukan untuk membangun Sinergi perencanaan baik di tingkat kota maupun di tingkat masyarakat dengan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai kunci pelaksanaan kegiatan di samping meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam hal ini pemerintah daerah, kelompok kelompok kerja (Pokja) dan BKM/LKM di kelurahan.

“Saya berharap agar dengan lokakarya ini, senantiasa terjalin kerjasama dan koordinasi secara berkelanjutan antara pihak-pihak terkait utamanya dengan masyarakat peta lokasi sasaran demi optimalisasi pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pemukiman kumuh tidak dapat diatasi hanya dengan pembangunan fisik Semata, tetapi yang lebih penting mengubah perilaku dan budaya masyarakat di kawasan kumuh,” katanya.

Di Kota Makassar sebanyak 673 HA terdapat jumlah kawasan kumuh yang terbagi dalam 3 kategori yaitu kumuh berat, sedang, dan ringan. Sebanyak 36 Kelurahan dengan kategori kumuh berat, 50 Kelurahan dengan kategori kumuh sedang, dan 17 Kelurahan dengan kategori kumuh ringan. Target pengurangan kawasan kumuh tiap tahun mulai tahun 2014 (33,63 HA) tahun 2015 (145,51 HA), tahun 2016 (197,5 HA), tahun 2017 (169,28 HA), tahun 2018 (141,07 HA), tahun 2019 (53,11 HA).

Sementara itu, Kabid Fisik dan prasarana wilayah, Imbang Murianto mengakui, saat ini pihaknya terus melakukan sinkronisasi dana- dana APBD untuk menuntaskan kawasan kumuh di makassar.

“Jadi ini merupakan biaya dari bank dunia tapi sekarang tidak hanya terkumpul pada satu pembiayaan saja, ada berapa pembiayaan akan kita sinkronkan di samping adibi juga APBD beserta APBN yang lainnya,” kata Imbang.

Imbang membeberkan, dari total target senilai 740 hektar penanganan kawasan kumuh melalui Kotaku, saat ini pemkot Makassar telah melakukan pembenahan sekitar 20 persen progres. Pemerintah Kota Makassar tengah menyasar enam kawasan kumuh yang diprioritaskan untuk dibenahi.

“Sekarang kita sudah 60 persen, enam kawasan ini diharapkan bertambah sekitar 20 persen lagi. Kita percepat terus, dalam rangka percepatan ini, makassar akan menggunakan strategi pemenangan kawasan,” pungkasnya.

Adapun kawasan yang disasar sebagai berikut, untuk kawasan kumuh kategori ringan, hanya ada satu kawasan, yakni Kawasan Wajo meliputi Kelurahan Melyau Baru, Butung, dan Ende.

Kategori kumuh sedang, Daerah Aliran Sungai Jeneberang (meliputi Kelurahan Balang Baru, Tanjung Merdeka, Parang Tambung), Bantaran Kanal Pannampu (Rappocini Maricaya Baru, Bara-Baraya, Bara-Baraya Selatan, Maradekaya Utara, Barana, Maccini Gusung, Tompo Balang), dan Bantaran Kanal Jongaya (Sambung Jawa, Bonto Rannu, Tamarunang, Maccini Sombala).

Kategori kumuh tinggi, Pelabuhan Baru (meliputi Cambaya, Gusung, Pattingalloang, Buloa, Kaluku Bodoa, Tallo) dan Wilayah Kecamatan Mariso (Kampung Buyang, Lette, Pannambungan, Mariso).
kota tanpa kumuh jadi ini merupakan biaya dari bank dunia tapi sekarang tidak hanya terkumpul pada satu pembiayaan saja, ada berapa pembiayaan akan kita sinkronkan di samping adibi juga APBD beserta APBN yang lainnya.

• Laporan : Ratih Sardianti Rosi