PB HMI: Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Berwatak “Beringas”

Ketua Bidang PSDA PB HMI, Pahmuddin Coliq. (Foto: IST)

BERITA.NEWS, Makassar – Ketua Bidang PSDA PB HMI, Pahmuddin Coliq menilai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman terlihat sedang menaruh dendam kepada segenap bawahan dan masyarakat.

“Apa salah mereka ya? Apa dosa mereka ya? Setelah mereka (Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman) dilantik, berdua nyaris wataknya sama, beringas,” kata Pahmuddin, melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/6/2019).

Mantan Presiden Mahasiswa Uin Alauddin Makassar itu mengaku, enggan membaca pemberitaan mengenai polemik di Pemprov Sulsel sejak dipimpin Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman.

Bahkan Pahmuddin menilai, Nurdin dan Andi Sudirman sejak dilantik sebagai orang nomor satu di Sulsel, telah menunjukkan sikap yang tidak kompak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Baca Juga :  Banyak Perkara Dimenangkan Yandi Pratama, Ini Langkah Hukum Dijalankannya

“Sejak awal mereka berdua diambil sumpahnya, saya menyimpulkan mereka berdua nyaris tidak seirama dalam melangkah, malah terlihat saling membelakangi dalam menjalankan kebijakannya,” beber Pahmuddin.

“Melantik pejabatnya lalu membatalkannya sendiri, berebut jumlah bawahan untuk mengganti pejabat lainnya, mereka berdua kelihatan arogan dalam bertingkah. malu, pacce, nyaris hilang. Wakilnya minim membaca batasan wewenangnya, gubernur pun malas mendidik wakilnya,” tambah Pahmuddin.

Sebagai putra asli Sulsel, Pahmuddin mengingatkan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman bahwa wajah Pemprov Sulsel ada di pundak keduanya.

Baca Juga :  Banyak Perkara Dimenangkan Yandi Pratama, Ini Langkah Hukum Dijalankannya

“Ingat, wajah pemerintahan sulsel ada di pundak bapak berdua, jangan buat masyarakat yang jumlah nya kurang lebih 6 juta. Malu dengan tingkah yang tak akur bapak berdua,” tandas Pahmuddin.

Diketahui, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman sempat berbeda sikap terkait pelantikan ratusan pejabat eselon Sulsel yang belakangan dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).