BERITA.NEWS,Makassar- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penggunaan helikopter oleh Gubernur Sulawesi Selatan selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa fasilitas helikopter yang selama ini digunakan merupakan dukungan dari AAS Foundation dan diberikan secara cuma-cuma untuk menunjang mobilitas kepala daerah dalam melaksanakan agenda pemerintahan, khususnya menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan akses cepat dan efisien.
“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim, Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel.
Menurutnya, penggunaan helikopter tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, peninjauan program prioritas pemerintah, penanganan kondisi tertentu, serta mendukung efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Pemprov Sulsel juga memastikan seluruh tata kelola pemerintahan tetap dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Ia meminta agar informasi yang beredar sebelumnya disikapi dengan bijaksana dan tidak terpengaruh oleh hoaks.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan Reza Faisal Saleh, juga membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa fasilitas helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan, melainkan merupakan dukungan dari AAS Foundation.
“Helikopter yang digunakan selama ini tidak menggunakan APBD, melainkan berasal dari sumbangan AAS Foundation,” ujar Reza.
Selain itu, Kepala Biro Umum menjelaskan bahwa untuk alokasi anggaran sewa kendaraan udara tahun 2026 belum ada rekanan yang ditunjuk.
“Anggaran awal yang disiapkan untuk kebutuhan mendesak dan strategis pada Tahun 2026 sampai saat ini belum digunakan karena memang belum ada rekanan yang ditunjuk,” kata Haji Tono.
Lebih lanjut Karo Umum menjelaskan bahwa untuk anggaran tahun 2026 itu, akan digunakan dengan pertimbangan jika lebih efisien melalui jalur udara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen mengutamakan penggunaan APBD secara efektif untuk program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya.
