KABAR.NEWS, Makassar – Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsubgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah VIII, Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua dan Papua barat, menggelar monitoring dan evaluasi optimalisasi pendapatan daerah Pemprov Sulsel. Kamis (2/5/2019).
Usai pertemuan tersebut, Korsubgah KPK membeberkan kejanggalan pada pendapatan daerah Sulsel, khususnya pada rekomendasi plat mobil kuning yang ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, diduga terjadi Pungli dan konspirasi sehingga berdampak pada pendapatan.
“Makanya saya hitung kemarin dari 2018, terbit 900 Rekomendasi di Sulsel, tahun sebelumnya ada 200, tahun 2019 belum.
Iya memang yang keluarkan komendasi it Dishub Sulsel ke PTSP,” ucap Deputi Korsubgah KPK Wilayah VIII Adlinsyah Nasional di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur.
Olehnya itu, pihaknya juga akan meminta inspektorat Sulsel untuk memeriksa dugaan tersebut. Soal pemberian plat kuning dari mobil plat hitam yang tidak sesuai peruntukannya, namun tetap dilaksanakan.
”Kenapa saya bilang ada dampak kepada Bapenda, karena kalau dia mendapatkan plat kuning dia mendapatkan insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 60 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 60 persen,” ungkapnya.
.KH
