BERITA.NEWS, Makassar – Pembarasan lintas wilayah yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam Perwali No. 36 tahun 2020 lantaran pandemi Covid-19, menuai pro dan kontra di kalangan para pedagang Pasar Butung, Jl. Sulawesi, Makassar, Sulawesi Selatan.

Salah satunya Dani, yang merasa kebijakan tersebut lantaran dirasa tidak efektif dan ribet. Ia menilai, pembatasan lintas wilayah hanya memperlambat laju perputaran ekonomi di kota Makassar.

“Saya ini kan tinggal di Barombong. Kemarin itu di perbatasan macetnya minta ampun. Hampir satu jam saya di sana. Dan ternyata yang dilakukan petugas cuma cek suhu tubuh,” terangnya saat dimintai keterangan di Warkop Sija, Selasa (14/7/2020) siang.

Tak hanya itu, surat keterangan (Suket) bebas Covid-19 juga dirasa mempersulit masyarakat, khususnya akses untuk mendapatkan surat keterangan tersebut. Pasalnya, biaya yang dirasa begitu mahal ketika ingin rapid test bagi kalangan masyarakat yang ekonomi rendah.

“Katanya tidak mau menyusahkan rakyat. Tapi mau rapid test saja tidak boleh di sembarang puskesmas. Mana biayanya mahal juga. Jadi ini tidak efektif untuk menekan penularan Covid-19,” terang Dani.

Tentu, selama masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini memiliki dampak terhadap penurunan omset yang didapat para pedagang. Keadaan ini dirasa akan semakin mempersulit selama pembatasan lintas wilayah diberlakukan melihat para konsumen lebih banyak berasal dari luar daerah.

“Pelangganku kan banyak dari luar daerah. Jadi mereka sulit masuk ke Makassar lagi karena pembatasan lintas wilayah ini. Semakin susah kita ini. Tidak berputar jualan. Sementara kita bergantung di situ untuk hidup,” paparnya.

“Memang pembeli menurun sekali dari hari biasanya. Selama Covid-19, penurunan sampai 85 persen. Kita tambah susah lagi kalau ada pembatasan-pembatasan begini,” tambahnya.

Dirinya menilai, dengan pembatasan wilayah akan mempersulit perekonomian agar kembali stabil lantaran pembatasan tersebut. Alhasil, kondisi ini dirasa tidak sekalian dengan niatan pemerintah untuk kembali stabilkan ekonomi.

“Jadi kan tidak berputar juga perekonomian di Makassar. Padahal katanya pemerintah mau stabilkan perekonomian. Kalau begini, ya bagaimana caranya,” tutupnya.

. ALFIANDIS