Kiat BERAKARMI Atasi Permasalahan PPI Lappa Meski Itu Kewenangan Pemprov

BERITA.NEWS, SINJAI – Pernyataan Andi Kartini Ottong dalam debat terbuka kedua menunjukkan komitmennya untuk mengatasi masalah pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lappa di Sinjai.

Meski PPI Lappa itu kewenangannya kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ia mengungkapkan bahwa saat menjabat sebagai Wakil Bupati, pemerintah daerah telah menyusun rencana pengembangan PPI Lappa dengan alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar.

“Hanya saja, ada perubahan regulasi mengalihkan pengelolaan ke Pemprov, yang menghambat implementasi program tersebut,” ungkapnya.

Andi Kartini menegaskan bahwa jika pasangan BERAKARMI terpilih, pihaknya akan memprioritaskan koordinasi aktif dengan Pemprov untuk memastikan pengelolaan PPI Lappa yang lebih optimal.

“Kami ingin memastikan agar manfaat PPI Lappa dapat dirasakan oleh masyarakat Sinjai, khususnya nelayan,” jelasnya.

Upaya tersebut meliputi peningkatan infrastruktur, penyediaan bahan bakar solar, kebersihan, hingga penanganan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan.

Komitmen ini menggambarkan visi BERAKARMI yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah teknis, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat Sinjai secara keseluruhan.

Kolaborasi dengan Pemprov diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendorong potensi PPI Lappa sebagai penggerak ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. (*)

Comment