![Andi Yuliani Paris, Anggota DPR RI Fraksi PAN. [Foto: DPR RI]](https://berita.news/wp-content/uploads/2026/05/yuliani-paris.jpeg)
BERITA.NEWS, Jakarta — Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus 5,6 persen pada kuartal awal 2026 memang terdengar menggembirakan. Namun, di balik capaian tersebut, muncul peringatan serius dari parlemen yang tak bisa diabaikan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa lonjakan tersebut belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang benar-benar stabil.
Ia menyebut, pertumbuhan itu sangat mungkin dipengaruhi faktor musiman pasca Lebaran yang mendorong lonjakan konsumsi masyarakat secara signifikan.
“Ini kan baru kuartal awal setelah Lebaran. Jadi kemungkinan besar masih bersifat seasonal. Kita harus lihat lagi di kuartal berikutnya,” ujar Andi Yuliani, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, tingginya permintaan terhadap bahan konsumsi seperti makanan hingga emas menjadi faktor utama yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi sementara waktu.
Namun, kondisi ini dinilai belum cukup kuat untuk menjadi indikator keberlanjutan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, legislator dari Fraksi PAN tersebut juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tidak bisa hanya bergantung pada angka nasional semata.
Ia menegaskan, seluruh daerah di Indonesia harus mampu tumbuh secara merata.
“Kalau kita ingin pertumbuhan di atas 5 persen, maka seluruh provinsi juga harus tumbuh di angka itu. Tidak bisa hanya beberapa daerah saja,” tegasnya.
Ia pun menyoroti pentingnya pengendalian inflasi yang dinilai sebagai faktor krusial.
Pemerintah diminta menjaga inflasi agar tidak melampaui batas 3 persen, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke daerah-daerah.
“Inflasi di kabupaten dan kota juga harus diawasi. Kalau tidak, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tambahnya.
Lebih jauh, Andi Yuliani mengkritik pendekatan kebijakan pemerintah yang dinilai masih cenderung seragam di seluruh wilayah. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dipaksakan sama justru berpotensi tidak efektif bahkan menghambat pertumbuhan di daerah tertentu.
“Tidak bisa disamaratakan. Kota A tidak bisa diperlakukan sama dengan kota B. Potensi dan targetnya berbeda,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pendekatan berbasis lokal dengan memaksimalkan potensi daerah melalui dukungan APBN yang tepat sasaran.
Pernyataan ini sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak terlena dengan angka pertumbuhan yang terlihat tinggi.
Sebab, tanpa strategi yang tepat dan pengawasan ketat, capaian tersebut bisa saja hanya bersifat sementara bahkan berisiko menurun di kuartal berikutnya.
