BERITA.NEWS, Bulukumba – DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto serta penyerahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bulukumba, Jumat (15/8/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Umy Asyiatun Khadijah, didampingi Wakil Ketua DPRD Fahidin HDK dan Syahruni Haris.

Hadir pula Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf, Wakil Bupati Andi Edy Manaf, jajaran Forkopimda, Sekda, kepala OPD, dan unsur TNI-Polri.

Agenda paripurna diawali dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Pidato itu menyoroti capaian pembangunan nasional, arah kebijakan pemerintah, serta pesan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan penyerahan Rancangan Perubahan APBD 2025.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah turun dari Rp1,66 triliun menjadi Rp1,64 triliun atau berkurang Rp16,6 miliar.

Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer, khususnya DAK Fisik yang berkurang Rp19,21 miliar.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik Rp5,96 miliar.

Begitu pula pendapatan transfer antar daerah meningkat Rp26,05 miliar. Sementara belanja daerah hanya mengalami kenaikan tipis sebesar Rp147,5 juta.

Wakil Bupati Andi Edy Manaf yang membacakan laporan menjelaskan, perubahan APBD 2025 masih dihadapkan pada sejumlah kendala.

Di antaranya, pengelolaan pajak dan retribusi yang belum maksimal, rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya, serta peran BUMD yang dinilai belum optimal.

“Diperlukan sosialisasi berkala terkait kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah,” kata Edy Manaf.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah menegaskan bahwa perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan dinamika fiskal, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan strategis pembangunan daerah.

Ranperda ini telah dibahas bersama antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD.