BERITA.NEWS, Barru – Bupati Barru Ir H Suardi Saleh MSi menerima kunjungan pejabat eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Barru, Senin (21/12/2020).

Rombongan Kementerian ATR/BPN dipimpin Dirjen Penataan Agraria Dr. Andi Tenrisau SH. Pertemuan mereka tetap dengan protokol kesehatan Covid-19.

Andi Tenrisau berharap agar Pemda Barru mengoptimalkan pemanfaatan hasil landreform dan hasil program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Kita berharap, agar tanah negara yang diserahkan ke masyarakat dapat dioptimalkan pemanfaatannya, dan Pemda membangun infrastruktur pendukung ke lokasi,” kata Andi Tenrisau yang didampingi Kakanwil ATR/BPN Sulsel Bambang Priono.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN akan berupaya menambah alokasi lahan yang akan diserahkan melalui beberapa program di institusinya. Hal ini tentu saja disambut antusias dan apresiasi besar oleh Pemda Barru.

Bupati Barru Suardi Saleh menyebutkan kehadiran rombongan dari Kementerian ATR/BPN ini sebagai bentuk silaturahmi dan bakal menambah wawasan dan implementasi terhadap reforma agraria di Barru.

“Pemda Barru memandang (kunjungan) ini menunjukkan komitmen bersama dalam rangka penyelesaian pertanahan di kawasan hutan melalui program TORA,” ungkap bupati.

Dikatakannya, hal ini akan menjadi bagian meretas problematika kawasan hutan yang dikelola masyarakat, baik berupa pertanian, perkebunan, permukiman, atau peruntukan lainnya. Apalagi, masyarakat yang terus berkembang dimaklumi jika memerlukan pengembangan dalam hal ruang.

Program TORA serta tanah sebagai objek landreform, dengan kegiatan antara lain redistribusi tanah dengan pemberian sertifikat atau penyerahan hak kepada masyarakat, sebagai kebijakan terstruktur Pemerintah Pusat dan difasilitasi serius oleh Pemerintah Kabupaten Barru.

Dihadapan Dirjen, Bupati Suardi Saleh juga memaparkan bahwa berdasarkan data, konstruksi geografis wilayah Barru, khususnya kawasan hutan lindung maupun kawasan budidaya.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur dengan pelepasan sebagian kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas,” ujar bupati yang pada Pemilukada serentak 9 Desember lalu kembali terpilih memimpin Barru untuk periode 2021-2026 nanti.

Berdasarkan data, telah diupayakan untuk mewadahi 7 kecamatan di Barru, terdapat 2.103 Ha dengan 3.472 bidang di tahun 2020 ini, yang telah terlaksana. Hal ini, akan berkesinambungan dengan perencanaan pada 2021 yang ikuti program landreform sekira 3.000 bidang.

Semua ini merupakan upaya terkordinasi kebijakan pemerintah pusat bersama Kepala BPN Barru dan Pemda Barru serta Pemprov Sulsel, dalam mengurangi potensi konflik serta memperjelas posisi hukum masyarakat.

Selanjutnya, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN RI mengunjungi beberapa lokasi TORA di Tanete Riaja.

• MAULANA KARIM