BERITA.NEWS, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali menerima predikat tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) tahun anggaran 2019 dari BPK RI perwakilan Sulawesi Barat.

Capaian ini melengkapi hatrick atau tiga tahun berturut-turut dari tahun 2017, 2018 dan 2019 yang diperoleh Pemkab Mamuju di bawah kendali Bupati Habsi Wahid dan Irwan Pababari selaku Wakil Bupati.

Acara penyerahan WTP dilaksanakan dengan tetap mengutamakan standar kesehatan di aula kantor BPK RI perwakilan Sulbar, Rabu (8/7/2020).

Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar Muhamad Toha Arafat mengatakan bahwa memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan Pemkab Mamuju didasarkan pada beberapa kriteria. Pertama, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan keempat, efektivitas pengendalian intern.

Meski masih terdapat beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti, namun Arafat tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mamuju dalam menyajikan laporan keuangannya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan selamat atas kerja keras dan keseriusan yang dilakukan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga tahun ini bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

Dia berharap hal ini menjadi motivasi. “Semoga hal ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tetap menjaga komitmen dan berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan dan tanggungj awab keuangan daerah pada masa-masa yang akan datang,” ungkapnya.

Sementara Bupati Mamuju Habsi Wahid berharap raihan tersebut tidak lantas membuat jajaran Pemkab Mamuju berbangga diri. Melainkan dijadikan sebagai motivasi agar bekerja lebih keras lagi.

Bupati tak lupa menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI perwakilan Sulbar atas arahan dan bimbingan yang dilakukan selama ini sehingga pemerintahan yang dipimpinnya dapat senantiasa on the track, utamanya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Diakuinya, raihan tersebut adalah buah dari kekompakan dan kerja keras semua OPD dan staf yang telah bahu-membahu melakukan semua apa yang telah diarahkan. Disamping itu kehadiran DPRD selaku mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan telah berjalan cukup baik sehingga membuahkan hasil yang terbilang sangat memuaskan.

Dia menambahkan, capaian opini WTP biasanya akan mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah manakala kelengkapan administrasi pendukung lainnya mampu disajikan dengan baik. Karena itu, dia meminta semua OPD teknis dapat bekerja cepat agar hal tersebut dapat diwujudkan.

Penyerahan LHP dari BPK dihadiri pula oleh Ketua DPRD Mamuju Azwar Anshari Habsi, Sekretaris Daerah H. Suaib, dan beberapa Kepala OPD lingkup Pemkab Mamuju.

• NURIKHSAN