BERITA.NEWS, Makassar – Komisi D bidang kesejahteraan rakyat DPRD Kota Makassar tidak henti-hentinya membackup full Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Melalui hasil rapat online (Rapol) via aplikasi zoom, pada Kamis (26/3) malam, seluruh anggota dewan Komisi D dan unsur pimpinan DPRD bersama Sekda Makassar, M Ansar, Kadis Kesehatan Naisyah Tun Azikin, Kadis Sosial Muhtar Tahir, Kepala BPBD Muh Rusli, Camat Mariso Harun Rani, telah menyetujui anggaran penanganan Covid-19 untuk dicairkan hari ini, Jum’at (27/3/2020)

Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin mengatakan anggaran yang diberikan kepada SKPD terkait merupakan garda terdepan dalam penanganan virus Corona agar tidak merebak ke seluruh masyarakat di Kota Makassar.

“Hari ini anggaran penanganan covid-19 sudah bisa dicairkan, Dinkes akan mengadakan APD, alat pengukur suhu, 1 juta masker, kantong jenazah, dan lainnya. Semntara BPBD akan menggelontorkan dana tanggap darurat bencana untuk pembelian APD bagi pengurus, pemandi jenazah dan penggali kubur, alat penyemprot disinfektan beserta cairannya,” kata Fatma.

Untuk dampak sosial, Fatma meminta agar Dinas Sosial menganggarkan logistik kepada masyarakat yang mendapatkan, terutama dalam menyiapkan dapur umum dan memberikan bahan pokok sembako untuk masyarakat.

“Kebutuhan untuk Dinsos terkait dengan APD itu sendiri terkhusus kepada pemandi jenazah karena melihat dan mendengar laporan masyarakat adanya kasus yang terjadi di kecamatan mariso, ada pemandi jenazah korban virus corona yang sementara dalam pengawasan dinas kesehatan,” urai Fatma.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Makassar, M Ansar mengatakan tanggap darurat ini akan terus dipantau hingga tanggal 31 maret kedepan.

“Insya Allah apa yang kita inginkan soal pendanaan bisa semua. Misalnya setiap kecamatan kita akan mendrop alat penyemprot, ini dibutuhkan karena banyak permintaan dari masyarakat,” tuturnya.

Jika masih terjadi kondisi darurat, kata Ansar, maka Pemkot Makassar kembali mengeluarkan kebijakan agar seluruh pegawai dan anak sekolah bekerja dan belajar di rumah sampai kondisi stabil.

“Tapi semoga kondisi segera pulih dan kami semua dapat betaktivitas seprti biasa. Meskipun sudah dilakukan pencegahan tapi belum massif secara keseluruhan, insya Allah lewat BPBD akan mendrop semua kecamatan,” jelas Ansar.