BERITA.NEWS, Makassar – Simpatisan Nurdin Abdullah mempertanyakan usulan pemakzulan atau pemberhentian Gubernur kepada Pansus Hak Angket Dewan dalam audiensi di Lantai 2 Gedung Tower DPRD Sulsel.

Mereka menyebut sejumlah pelanggaran yang jadi rujukan Pansus Angket untuk mengeluarkan pemakzulan Gubernur tidak musti berujung rekomendasi tersebut. Dikatakan, ada indikasi ketidak adilan dalam usulan tersebut.

Ketua Gerakan Rakyat Pro Demokrasi Arman Harman menilai tidak pas jika Gubernur dimakzulkan, sementara Wagub hanya diberi rekomendasi pembinaannya. Padahal, Wagub lah yang punya banyak pelanggran.

“Kenapa pak Gubernur di makzulkan, Wagub diberi pembinaan. Dia yang buat kesalahan SK 193. Semua proses itu tolong uji kebenarannya. Kalaupun hadirkan tim ahli buat kesimpulan,” ucapnya. Senin (19/8/2019).

Menurut Arman, yang berkembang di masyarakat adalah Gubernur berbuat kesalahan.

“Partai yang tidak usung NA mencari kesalahan.  Kami dukung ini hak angket, tapi kami tolak. Kalau Nurdin Abdullah di makzulkan,” tegasnya.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan soal sidang Wagub tidak dilaksanakan secara terbuka ke masyarakat. 

“Ini kok ada ketidak seimbangan disini, kenapa Wagub sidang secara tertutup, katanya transparan ke masyarakat,” ungkapnya.

Yang menarik dari aksi tersebut, terlihat salah satu tulisan spanduk peserta unjuk rasa ‘Pelantikan 193 ASN adalah Kesalahan Wakil Gubernur’. 

• KH