BERITA.NEWS, Makassar – Mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto bersama sejumlah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Legislator Makassar, Wahab Tahir menggelar konferensi pers terkait rencana pembatalan event Makassar International Eight Festival and Forum (F8) di Kediaman Danny Pomanto, Kamis (18/7/19).

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebelumnya melalui Dinas Pariwisata mengumumkan pembatalan event Internasional tersebut dengan alasan melakukan rasionalisasi dan optimalisasi anggaran daerah.

Mantan Wali Kota Makassar yang juga penggagas F8 merasa itu merasa kecewa atas keputusan pemerintah Kota Makassar diatas pimpinan Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb saat ini.

“Kalau kita lihat masyarakat pencinta f8, termasuk dengan kata pengamat, maka dari itu F8 harus di laksanakan. Untuk itu, saya akan rapat dengan teman-teman. Saya kira f8 harus tetap dilaksanakan,” bebernya.

Danny menegaskan bahwa f8 bukan proyek, bukan jualan politik, melainkan bagian dari seni. 

“Kebahagian saya di situ bahagian daripada industri kreatif, harus di bedakan itu, kecuali orang yang salah pakai kacamata. Kalau kacamatanya politik pasti salah, insya allah ini bukan politik. Ini demi makassar, demi indonesia,” tegasnya.

Ia memegang teguh siri’na pacce yang sudah menjadi ciri khas Kota Makassar terhadap negara internasional. Katanya, banyak negara yang sudah bersedia hadir, dan begitu pun dengan kota-kota lain.

Danny mengungkapkan, jika F8 diserahkan kepada Swasta atau non pemerintah untuk tetap menggelar event internasional ini, ia meminta waktu untuk mempersiapkan event ini melihat waktu yang sudah sempit dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Karena sempit waktu, kita mohon dimundurkan karena banyak agenda-agenda nasional, pelantikan DPRD, pelantikan presiden, DPR pusat, dan presiden hingga pelantikan kabinet. Setelah agenda itulah, jadi menteri baru, presiden, kita akan undang menjadi hadiah top ten kabinet baru di kota makassar dengan F8,” bebernya.

Mantan Wali Kota Makassar itu juga berencana akan mencari anggaran sendiri tanpa anggaran pemerintah, baik itu melalui sponsor dan sebagainya. Ia hanya meminta dukungan pemerintah kota terkait persoalan tempat event tersebut diselenggaran.

“Saya tidak yakin pj menolak tempatnya, kalau dia sudah tolak, teman-teman sendiri yang nilai. Tapi saya yakin dia tidak tolak. Kalau tidak dikasi tempat, itu sudah sangat picik. Untuk estimasi dana, sama seperti dulu, 3 miliaran. Sayakira tidak perlu ada yang takut, kalau mau bikin juga, f9, f10, f16 terserah. Tidak ada masalah,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir serupa dengan Danny Pomanto yang mendukung keras terlaksananya Event nasional ini.

“Sampai saat ini kan tidak penjelasan resmi dari pemerintah kota apa dasar pembatalannya. Mereka katakan dana dialihkan ke infastruktur dan sebagainya. Etika pemerintahan itu tidak boleh ada pembatalan angka diluar konteks politik, Standar Operasional Prosedurnya kan itu semua angka-angka itu dibicarakan di DPR, tidak boleh seperti itu tiba-tiba dalam konferensi pers langsung dihilangkan, apa itu. Pernyataan kadis pariwisata itu layak untuk tidak dipercaya,” tegasnya

Untuk saat ini, DPR hanya menunggu pernyataan resmi dari pemerintah Kota Makassar seban ini merupakan program pemerintah. 

“kita menunggu penjelasan resmi dari pemerintah kota, begitu. Kita lihat masuk tidak di APBD perubahan, apa alasannya, nanti kita liatlah,” ungkap wahab.

Wahab mengaku akan mengambil sikap tegas dari persoalan ini. “Saya tidak main-main saya soal ini. Ini bagian dari sikap politik, tapi ini langkah terkecil daripada sebuah gerakan politik. Saya akan tetap mendukung F8 ini, kalau ditolak, ditunda, saya akan ambil sikap politik,” tegasnya.

Terkait penyerahan wewenang F8 kepada Swasta, Wahab berharap agar Pemerintah Kota tetap melanjutkan Eveny nasional tersebut.

“Bukan saya tidak setuju, ini kan panggung hiburan rakyat, lantas kedua peran pemerintah itu harus hadir karena ini konteks pelayanan kepada masyrakat. Bukan tidak setuju, bisa saja. Tapi tidak boleh serta merta menghilangkan kewenangan pemerintah,” pungkasnya.

• Ratih Sardianti Rosi