BERITA.NEWS, Makassar – Barang Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel menyinggung dan mendesak Gubernur Nurdin Abdullah (NA) menyelesaikan pembangunan Stadion Barombong dan Masjid 99 Kubah Asmaul Husnah.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Tim Kerja Banggar Fahruddin Rangga dalam rapat paripurna dewan membahas penandatanganan kesepakatan ranperda dan APBD 2021 di lantai tiga gedung utama DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (27/11/2020).

Rangga dalam laporan hasil kerja Tim Banggar mengatakan ada 14 point saran dan pendapat. Salah satunya, meminta Pemprov dalam hal ini Gubernur NA segera menyelesaikan dua bangunan yang menjadi proyek starategis di pemerintahan Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menyelesaikan pembangunan masjid 99 kubah di kawasan CPI dan Stadion Barombong sehingga tidak terkesan menjadi bangunan mangkrak,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut menyayangkan tidak dilanjutkannya dua proyek tersebut. Padahal, sudah menelan banyak anggaran daerah.

“Kedua bangunan yang menelan APBD cukup besar tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, dirinya tetap ingin melanjutkan pembangunan dua proyek pendahulunya tersebut. Hanya saja, untuk Barombong masih menunggu alas hak lahan.

“Saya punya keinginan besar bagaimana melanjutkan seluruh pembangunan yang belum selesai dilakukan pendahulu kita. Tapi kita juga harus tahu persis sekarang kita masih terutama Barombong ini kita lagi meminta alas hak dari pihak ketiga supaya tidak bermasalah kemudian hari. Jadi Barombong ini adalah aset yang sangat strategis yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk Masjid 99 Kubah Asmaul Husnah, ia mengaku dalam akan mulai dikerjakan mengingat hasil audit BPKP sudah keluar. Bahkan, ditargetkan Ramadhan 2021 sudah bisa difungsikan untuk aktivitas ibadah.

“Masjid 99 Kubah karena ini memang sebuah kebutuhan kita berharap 2021 kita akan memulai untuk merampungkan karena kita juga mendapatkan hasil audit BPKP kita juga sudah. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan,” pungkasnya.

– ANDI KHAERUL