BERITA.NEWS, El Alto – Kericuhan pecah di dekat pabrik bahan bakar Bolivia. Tiga orang tewas akibat kericuhan itu.

Dilansir dari Associated Press, Rabu (20/11/2019), kericuhan tersebut terjadi ketika polisi dan tentara mengawal kapal tanker dari pabrik bahan bakar yang diblokir para pendukung mantan Presiden Evo Morales selama lima hari.

Ombudsman setempat melaporkan ada 30 orang terluka. Suara tembakan sempat terdengar di sekitar pabrik. Asap dan api juga tampak di sekitar area pabrik tersebut.

Pihak militer mengatakan operasi untuk memindahkan bahan bakar dari El Alto ke ibukota terdekat La Paz dilakukan secara damai. Menteri Pertahanan Fernando Lopez mengatakan pasukan yang bertugas tidak menggunakan senjata api.

Namun, Ombudsman Nadia Cruz mengatakan kematian yang terjadi saat kericuhan itu disebabkan oleh tembakan. Dia menyerukan pemerintah sementara untuk menarik pasukan dari operasi kepolisian untuk mengurangi kekerasan.

Beberapa kota di Bolivia melaporkan kekurangan makanan dan bensin karena demonstrasi oleh kelompok pro-Morales. Vektor Hugo Zamora, Menteri Hidrokarbon, mengatakan 23 truk tangki mampu memuat bahan bakar di pabrik.

Morales sebelumnya mengundurkan diri pada 10 November setelah berminggu-minggu unjuk rasa atas pemilihan yang dituding curang. Morales kini pergi ke Meksiko.

27 orang tewas dalam kerusuhan sejak pemilihan pada 20 Oktober. Pemerintah sementara mengatakan ingin menyelenggarakan pemilihan baru, tetapi menghadapi tentangan keras dari kubu Morales. Demikian dilansir dari Detikcom.

Seorang utusan AS dan kelompok-kelompok gereja berusaha untuk menengahi dialog di antara faksi-faksi Bolivia. Organisasi Negara-negara Amerika pada hari Selasa mengatakan bahwa pemilihan baru harus diadakan sesegera mungkin, dengan mekanisme yang memastikan prosesnya adil.

Sebelum pengunduran diri Morales, OAS melakukan audit yang menemukan penyimpangan dalam pemilihan 20 Oktober. Perwakilan OAS Rodolfo Piza sudah menemui Jeanine Anez yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara, dan meminta adanya jaminan agar kecurangan tidak terjadi pada Pemilu baru.