BERITA.NEWS, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengakui bahwa sejumlah pegawai di kementeriannya terlibat dalam aktivitas judi online. Pernyataan ini telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, mengungkap kelemahan sistem pengawasan internal di Kominfo serta mempertanyakan integritas birokrasi pemerintahan.

Budi Arie menyatakan bahwa beberapa pegawai Kemenkominfo terlibat dalam judi online, sebuah tindakan yang tidak hanya melanggar etika profesi tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah yang seharusnya menjaga keamanan dan integritas digital.

Masyarakat pun bereaksi keras terhadap pengakuan ini. “Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada pegawai negeri,” kata seorang pengamat politik. “Kominfo seharusnya menjadi pelindung ruang digital kita, bukan malah terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak.”

Pernyataan Budi Arie juga menyoroti kegagalan sistem pengawasan internal di Kemenkominfo. “Bagaimana mungkin pegawai yang seharusnya menjaga keamanan digital bisa terlibat dalam judi online? Ini menunjukkan bahwa ada celah besar dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di Kemenkominfo,” ujar seorang ahli keamanan siber.

Kritik juga datang dari kalangan aktivis anti-korupsi yang menuntut tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat. “Permintaan maaf tidak cukup. Masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk membersihkan birokrasi dari oknum-oknum yang mempermainkan kepercayaan publik,” kata seorang aktivis.

Menkominfo Budi Arie berjanji akan melakukan investigasi mendalam dan mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat. Namun, banyak yang meragukan komitmen ini mengingat skandal tersebut sudah mencoreng nama baik Kominfo dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Otoritas keamanan juga didesak untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh. “Transparansi mutlak diperlukan dalam kasus ini. Tidak boleh ada penutupan kasus atau pembiaran terhadap pelanggaran etika di dalam pemerintahan,” tambah pengamat politik.

Keterlibatan pegawai Kemenkominfo dalam judi online mencerminkan kegagalan moral dan etika di dalam birokrasi. Masyarakat berhak atas pelayanan publik yang jujur, adil, dan berintegritas. Ini adalah momen bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memerangi korupsi dan pelanggaran etika di dalam birokrasi.

Indonesia membutuhkan birokrasi yang bersih dan terpercaya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Skandal ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga pemerintahan untuk memperketat pengawasan dan memastikan integritas dalam setiap aspek pelayanan publik.

Publik berharap bahwa kejadian ini akan menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik, di mana integritas dan transparansi menjadi prinsip utama dalam pelayanan publik. Masyarakat akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah.

Penulis: Syarif