BERITA.NEWS,Makassar- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan para Kepala Daerah Terpilih tidak lagi mengangkat honorer baru untuk mengakomodir para tim sukses.

Prof Zudan mengatakan pemerintah pusat, khususnya BKN akan menindak tegas Pemerintah Daerah, yang melakukan pengangkatan honorer baru usai pelantikan Kepala Daerah baru.

Mantan Pj Gubernur Sulsel ini mengatakan pemerintah pusat telah berkomitmen untuk memutus pengangkatan honorer baru. Sehingga upaya ini harus menjadi komitmen bersama Pemerintah Daerah.

“Jadi tidak boleh menambah honorer baru, pemerintah pusat akan menindak tegas bila ada kepala daerah menambah honorer baru, harus kita selesaikan cut off harus punya komitmen yang sama,” ucapnya di Makassar. Sabtu (11/1/2025).

Selain itu, Prof Zudan mengingatkan pengangkatan Staf Khusus ataupun tenaga ahli nantinya oleh para Kepala Daerah terpilih harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi kebutuhan daerah.

“Kalau stafsus bukan honorer, kalau tenaga ahli boleh, kan tiap OPD punya tenaga ahli di anggarkan di APBD masing-masing, yang penting efektif dan efisien tidak mengakomodir para tim sukses. Tapi betul-betul orang punya kompetensi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prof Zudan mengatakan honorer yang terdata di database BKN per 2022 diharapkan seluruhnya dapat terangkat pada seleksi PPPK tahun ini.

“Kita akan menuntaskan seleksi PPPK ini dengan harapan semua PPPK yang terdata dalam database BKN per 2022 itu bisa terangkat semua.

Disini membutuhkan komitmen yang kuat dari para Kepala Daerah. Karena honorer itu yang terbanyak ada di daerah,” pungkasnya.