BERITA.NEWS,Jakarta- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI memutuskan sanksi denda kepada 3 Perusahaan yang terlibat persekongkolan tender proyek Taman Ismail Marzuki (TMI) Tahap III.

Berdasarkan keterangan pers dari Biro Humas KPPU, ketiga perusahaan itu yakniPT Jakarta  Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk terbukti bersalah dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2022  tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Terkait Pengadaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III.

Atas pelanggaran itu, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,

serta sebesar Rp 11.200.000.000 kepada PT
Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

Putusan tersebut resmi keluar per 18 Juli 2023 saat pembacaan hasil keputusan di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Sebagai informasi, perkara yang berasal dari laporan publik ini berkaitan dengan
dugaan persengkongkolan proyek tender pada Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TMI III (pekerjaan interior).

Perkara ini melibatkan 3 (tiga) Perusahaan, yakni pelaksana tender PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Terlapor I),

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Terlapor III).

Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender sebagai suatu kerja sama operasional atau
konsorsium (KSO) PP-JAKON.

Perkara ini berkembang hingga proses Pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Komisi untuk perkara ini, Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D, dan di dampingi oleh Anggota Majelis Komisi, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. dan Harry Agustanto, S.H., M.H.

Dalam proses persidangan, terungkap berbagai unsur bersekongkol oleh para Terlapor, antara lain:

1. Tindakan Terlapor I yang melakukan pembatalan tender tanpa dasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,

membuktikan pembatalan tender tersebut
sengaja dilakukan Terlapor I sebagai bentuk tindakan memfasilitasi Terlapor II dan
Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.

2. Tindakan Terlapor I memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II dan Terlapor III  (KSO) dalam Evaluasi Teknis dengan adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum

terhadap hasil evaluasi teknis kepada Konsultan Manajemen Konstruksi, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan fakta adanya pembatalan tender dan perubahan tata cara penilaian pada tender ulang,

membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo.

Hal tersebut kuatkan dengan adanya perubahan tata cara penilaian, nilai evaluasi teknis yang peroleh Terlapor II dan Terlapor III (KSO) dalam tender ulang meningkat cukup

signifikan hingga memperoleh prosentase nilai evaluasi teknis yang cukup tinggi.

3. Tindakan Terlapor II dan Terlapor III (KSO) melakukan penyesuaian dokumen baik secara terang-terangan maupun diam-diam.

Meskipun dalam fakta persidangan tidak di temukan adanya bentuk komunikasi langsung antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III (KSO),

namun demikian terdapat fakta rangkaian proses yang menunjukkan adanya
upaya Terlapor I memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO)

melalui tindakan Direktur  SDM dan Umum yang melakukan intervensi terhadap Tim Pengadaan pada saat proses tender masih berjalan.

Kemudian tindaklanjuti dengan pembatalan tender tanpa di dasari justifikasi yang sah dan dapat pertanggungjawabkan.

Atas uraian di atas, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999,

dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 16.800.000.000 (enam belas miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Terlapor II, dan sebesar Rp 11.200.000.000 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) kepada Terlapor III.

Majelis Komisi dalam Putusannya juga memberikan perintah kepada Terlapor I, sebagai berikut:

1. Untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan/atau segala bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

2. Untuk meniadakan substansi dan/atau klausul yang bermakna sama dengan Klausul 38.2 dan 38.3 dokumen Request for Proposal (RfP) perkara a quo, dalam setiap pengadaan yang selenggarakan oleh Terlapor sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

3. Untuk melaporkan dan/atau menyerahkan dokumen Request for Proposal (RfP) setiap
selesai dilaksanakannya proses pengadaan yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun sejak Terlapor menerima pemberitahuan Putusan KPPU.

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga memerintahkan seluruh Terlapor untuk melaksanakan Putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Serta, memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari

setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.