BERITA.NEWS, Makassar – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Patria Artah (UPA) kembali menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah kota (Pemkot) Makassar, utamanya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peneliti Senior PUKAT UPA Bastian Lubis mengatakan terdapat penurunan penetapan target PAD Pemkot Makassar dalam beberapa tahun terakhir.

Bastian mengatakan harusnya PAD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 dapat terealisir sebesar Rp2,13 triliun atau 25,57% dari target yang ditetapkan dalam APBD 2021 sebesar Rp1,68 triliun, dapat ditingkatkan lagi sebesar Rp450 miliar.

“Hal tersebut dapat dicapai karena jumlah uang yang beredar di Kota Makassar 2019 sebesar Rp165 triliun, atau 2,68% dari jumlah uang yang beredar di Indonesia sebesar Rp6,138,3 triliun. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 2019 mencapai 8,23% di atas pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 7,07%,” ucapnya, Rabu (10/2/2021).

Menurutnya, tingkat penerimaan PAD 2017 sampai 2020 terus merosot, padahal tahun 2018 – 2019 belum ada wabah Covid-19. Masih jauh daripada target anggaran yang ditetapkan.

“Tahun 2019 sebelum ada wabah Covid-19, realisasi PAD sebesar Rp1,30 triliun dari target Rp1,62 triliun atau tercapai 80,22% saja. Jumlah uang yang beredar di Kota Makassar sebesar Rp165 triliun atau 0,78% saja yang dapat dipungut dari pada aktivitas ekonomi,” sebutnya.

Lebih lanjut, Bastian mengatakan kejanggalan lainnya bisa dilihat dari PAD hasil Pajak Parkir tahun 2019 sebelum Covid target pendapatan turun drastis Rp60 miliar lebih. Padahal tahun 2018 bisa sampai Rp91 miliar lebih.

Diketahui, dalam dua tahun, Kota Makassar mengalami pergantian penjabat (pj) hingga tiga kali.

Jabatan Penjabat (PJ) Walikota Makassar dimulai tahun 2019 – 2020 oleh Iqbal Samad Suhaeb, dilanjut Prof Yusran Yusuf, dan terkahir Prof Rudy Djamaluddin.

• ANDI KHAERUL