BERITA.NEWS, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak lagi menerima pegawai non PNS atau pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemprov.

NA menilai jumlah tenaga Non PNS di lingkup Pemprov membeludak dan membebani anggaran daerah. Ia Bahkan meminta BKD segera melakukan screening atau evaluasi angka tersebut.

Diketahui, dengan jumlah tenaga non PNS saat ini, Pemprov Sulsel menggelontorkan anggaran sebesar Rp 400 miliar per tahun. Sehingga, perlu dilakukan evaluasi dan penyegaran. Hanya saja tidak disebutkan angka pasti pegawai tersebut.

“BKD harus stop penerimaan non PNS. BKD itu satu pintu tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja 400 miliar kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP,” ucapnya, Senin (25/1/2021).

NA mengatakan, pihaknya akan berlakukan merit system merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2020.

“Inilah yang sebenarnya kita inginkan Sulawesi Selatan yang pertama yang merit system, jadi ini membantu kita bekerja by sistem,” pungkasnya.

• ANDI KHAERUL