BERITA.NEWS, Jakarta – Nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok masuk dalam daftar isu liar reshuffle kabinet. Ahok disebut-sebut disiapkan untuk mengisi posisi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemarahannya saat Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis 18 Juni 2020. Di situ Presiden terlihat geram bahkan mengancam akan melakukan reshuffle serta membubarkan lembaga.

Jokowi marah saat itu bukan tanpa sebab. Dia menilai masih ada menteri atau pimpinan lembaga yang bekerja seakan-akan masih dalam situasi normal, padahal sedang terjadi pandemi COVID-19.

“Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Presiden Jokowi dengan nada geram.

Dari situ, isu reshuffle pun menguat. Beberapa broadcast berisi list nama calon menteri bermunculan. Di daftar nama yang muncul, ada nama Ahok muncul sebagai calon Menteri BUMN. Ditanya soal ini, Ahok hanya menjawab singkat.

“Tidak tahu,” kata Ahok lewat pesan WhatsApp, Jumat (3/7/2020). Dia belum mau merespons lagi saat ditanya lebih jauh soal isu liar penunjukannya masuk di kabinet Jokowi.

“Tidak ada komentar,” tulisnya, mengutip Detikcom.

Sementara itu, banyak pihak yang turut mengomentari isu liar ini. Ada yang mendukung Ahok masuk kabinet, ada juga yang menyarankan jangan mengingat Ahok pernah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama.

Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menakar untung dan rugi jika isu Ahok jadi menteri Jokowi benar-benar terjadi. Menurutnya Ahok mumpuni mengingat sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan saat ini menjadi Komisaris Utama di Pertamina.

Dia menilai Ahok bisa melakukan banyak perubahan dari sisi manajemen pemerintahan jika masuk dalam kabinet. Namun menurutnya dari segi politik Jokowi akan kurang diuntungkan, apalagi Ahok pernah mendekam di penjara karena kasus penistaan agama. Namun, jika Jokowi siap pasang badan, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

“Jadi Ahok mungkin bisa saja, tetapi memang bebannya jadi lebih untuk Ahok sendiri, dan bagi Jokowi bisa saja dapat serangan lagi karena publik belum lupa terkait masalah Ahok kemarin,” katanya.