BERITA.NEWS, Bantaeng – Panitia Seleksi (Pansel) penerimaan calon Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Bantaeng menetapkan 75 nama yang dinyatakan lolos seleksi yang mewakili sekolah masing-masing untuk menjadi pasukan pengibar bendera pada 17 Agustus 2020 nanti.

Namun keputusan Pansel mendapat protes dari salah satu orangtua peserta seleksi.

Orang tua siswa yang berinisial AS mengisahkan, pada seleksi awal Paskibara yang melibatkan sekitar 300 peserta hingga ke beberapa tahapan, putranya selalu lulus seleksi.
Kejanggalan mulai muncul saat penentuan putranya masuk kelompok 75. Panitia justru menyatakan anaknya tidak lolos karena kaki putranya dianggap kaki X sehingga dinilai tidak memenuhi syarat.

“Kenapa bukan pada seleksi awal anak saya digugurkan kalau dianggap kaki X. Jika itu menjadi syarat semestinya sejak seleksi awal anak saya sudah mesti digugurkan. Ini yang tidak kami terima, apalagi tidak ada keturunan kami berkaki X,” ungkap AS, Kamis (26/3/2020) melalui ponselnya.

Anehnya lagi menurut AS, justeru ada peserta paskibra yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos, tapi belakangan diterima kembali setelah orangtua siswa tersebut datang memprotes anaknya tidak lolos.

“Kalau memang mengacu pada aturan kami terima,” kesal AS.

Dia meminta ada evaluasi yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku pihak yang bertanggung jawab atas kinerja panitia seleksi yang dinilainya tidak konsekuen menerapkan syarat dan aturan seleksi.

Terpisah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng, Faisal S.STp, M.Si, saat dikonfirmasi secara tegas membantah kalau pihaknya terutama panitia seleksi tidak bekerja independen.

“Tidak benar kalau kami atau panitia melaksanakan tugasnya asal-asal atau tidak independen. Kami secara maksimal bekerja sesuai aturan dan mekanisme. Kami juga telah menjelaskan kepada orangtua peserta terkait proses seleksi yang kami laksanakan,” jelasnya.

Dia mengaku, pihaknya tetap menjaga independensi panitia. Apa jadinya kalau panitia memilih asal-asal atau karena faktor kedekatan hingga tidak sesuai standarisasi. Sebab jika salah memilih, bisa saja terjadi kesalahan saat menaikkan bendera pusaka hingga membuat malu pada upacara peringatan hari kemerdekaan.

“Jadi kami tetap kedepankan independensi. Buktinya ada anak tukang kopi, anak tukang tambal ban serta anak yang kurang mampu dari segi ekonomi tapi dinyatakan lolos. Sebaliknya ada anak pejabat, anak anggota DPRD bahkan keluarga Wakil Bupati justeru tidak lolos,” beber mantan Kabag Kesbangpol ini.

Dia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan dari kegiatan tersebut. Sehingga dalam waktu dekat panitia seleksi akan melaporkn hasil seleksi yang dilaksanakan.

. Saharuddin