Polda Larang Mahasiswa Demo Sejak 15 sampai 20 Oktober

Jumpa pers: Ketua DPR bersama anggota MPR, dan TNI- Polri, Bin saat jumpa pers di gedung DPR RI (BERITA.NEWS/Muhammad Srahlin)
Jumpa pers: Ketua DPR bersama anggota MPR, dan TNI- Polri, Bin saat jumpa pers di gedung DPR RI (BERITA.NEWS/Muhammad Srahlin)

BERITA.NEWS, Jakarta – Polisi Daerah (Polda) Metro Jaya melarang mahasiswa untuk tidak melakukan demonstrasi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019.

Larangan itu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 mendatang.

Apalagi pelantikan tersebut akan dihadiri puluhan kepala negara dari luar negeri. Kapolda Metro Jaya, Gatot Eddy Pramono menegaskan, tak ada izin demonstrasi terhitung tanggal 15 sampai 20 Oktober.

“Kami tidak akan memberikan izin kepada pihak demonstran. Mulai hari Selasa 15 Oktober sampai 20 Oktober,” ujar Kapolda Metro Jaya, Senin (15/10/2019).

Baca Juga :  Jabat Kabaintelkam Polri, Paulus Waterpauw Jadi Jenderal Bintang Tiga

Gatot Eddy Pramono menambahkan, jika ada demonstran yang melakukan aksi tanpa izin dari kepolisian akan ditindak tegas. Pihaknya baru memberikan izin demostrasi pada tanggal 21 Oktober 2019.

“Akan ditindak tegas oleh kepolisian jika ada melakukan aksi. Kami baru akan memberikan izin tanggal 21 nanti,” tegasnya.

Pihaknya meminta masyarakat untuk menghormati tamu negara yang datang pada pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin.

“Kita harus menghormati para tamu pelantikan, karena ini akan dilihat seluruh dunia,” tambahnya.

Untuk memastikan pelantikan berjalan dengan lancar, aman, penyelenggara persiapkan 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri.

Baca Juga :  Kapolri dan Menparekraf Bahas Pemulihan Pariwisata Indonesia

“Kita sudah melakukan rapat kordinasi dan prinsipnya kami sepakat akan ada sekitar 30 ribu anggota TNI dan Polri yang mengamankan pelantikan,” ungkap ketua DPR RI, Puan Maharani pada saat jumpa pers, di gedung DPR, Senin (14/10/2019).

Puan menjelaskan, pada pelantikan nanti lokasi DPR RI akan disterilkan. Kemudian personel akan dibagi menjadi beberapa lokasi. Masyarakat pun tidak perbolehkan masuk di kantor DPR RI.

“Terkait keamanan kami harapkan tidak ada masyarakat hadir di gedung DPR/MPR,” tambahnya.

  • Muhammad Srahlin