BERITA.NEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bawa dalam penetapan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka tidaka ada muatan politik sama sekali. Imam Nahrawi di tetapkan sebagai tersangka dalam dugaan Korupsi dana hibah KONI.

“Penetapan Itu tidak ada kaitan dengan motif politik sama sekali. Kalau motif politik diumumin sejak ribut-ribut kemarin. Nggak ada,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Kamis (19/9/2019).

Dia juga mengklarifikasi pernyataan Imam Nahrawi yang mengatakan baru mengetahui petapan tersangka dirinya setelah jumpa pers KPK pada Rabu (18/9).

Namunnpernyataan itu dibantah oleh pihak KPK yang sudah terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Imam Nahrawi.

“Saya mengklarifikasi pernyataan Menpora yang katanya baru mengetahui kemarin. Saya pikir itu salah karena kita sudah kirimkan (surat). Kalau kita tetapkan status tersangka seseorang itu mekanisme dan kewajiban KPK menyampaikan surat ke yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah menerimanya,” jelas Laode.

Mengenai jadwal pemanggilan Imam Nahrawi, Syarif mengaku belum mengetahui persis. Tapi Syarif menyinggung ketidakhadiran Imam Nahrawi dalam sejumlah panggilan saat penyidikan.

Imam Nahrawi menjadi tersangka suap dana hibah KONI dan penerimaan lain berkaitan dengan jabatannya. Total uang yang diduga diterima Imam puluhan miliar.

Dalam rentang 2014-2018, Imam Nahrawi melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum diduga menerima uang Rp 14,7 miliar. Selain penerimaan uang tersebut, Imam Nahrawi dalam rentang 2016-2018 juga menerima uang Rp 11,8 miliar. Sehingga total dugaan penerimaan uang Rp 26,5 miliar.

Dana tersebut diduga suap dari sejumlah pejabat KONI agar dana hibah tersebut cepat cair.

Sebelumnya KPK Sudah lebih dulu memvonis bersalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara terkait kasus yang sama.

• Jun