BERITA.NEWS, Takalar – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk Koalisi guna menyikapi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sampai saat ini belum dinikmati ribuan ASN di Kabupaten Takalar.

Pasalnya, kurang lebih 36 Miliar rupiah belum terealisasi untuk ribuan ASN. Padahal, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2019 sudah di ketuk palu.

Dengan nama Koalisi LSM Pemerhati TPP ASN Kabupaten Takalar, Koalisi ini di inisiatori oleh Muhammad Nasir Azis Ketua Lembaga Investigasi Penyelamat Aset Negara (LIPAN) Sulsel, Muhammad Ansar Ketua Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS), Djaya Jumain Ketua Lembaga Perlindungan Hak-hak Sipil (LPHS) Sulsel, serta Amin Rais dan Muhammad Akbar dari Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulawesi Selatan.

Muhammad Nasir mengatakan ASN di Kabupaten Takalar harus di perjuangkan haknya yang telah dianggarkan oleh Pemda Takalar 2018 lalu, Pemda Takalar harus bertanggung jawab dan merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya.

“Pertengahan Juli kita akan melakukan upaya perjuangan untuk ASN di Kabupaten Takalar semoga ribuan ASN di Takalar dapat menikmati dana sejumlah 1.250.000/per ASN,” kata Nasir.

Iapun terlebih dahulu akan mencari data yang Valid bersama sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi ini.

“Kita akan mengkaji masalah ini dengan akurasi data yang valid dengan sejumlah lembaga yang bergabung dalam Koalisi ini karena masalah ini menjadi keprihatinan sejumlah aktifis Lembaga di Sulsel,” ungkapnya.

Dibentuknya Koalisi ini Muhammad Ansar ketua LSM Laksus akan melakukan penggalangan kepada LSM lainnya yang berada di Sulawesi Selatan.

“Kami akan tetap melakukan penggalangan LSM yang mempunyai visi dan misi dalam memperjuankan realisasinya TPP ASN Kabupaten Takalar,” beber Ansar.

• Sumber : LSM laksus