BERITA.NEWS, Makassar – Sejumlah proyek milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Makassar diduga fiktif maupun kegiatan “siluman”. Lalu, kemana pengawasan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Makassar?

Berdasarkan pantauan BERITA.NEWS, Senin (22/7/2019), proyek drainase misalnya berlokask di jalan Mallogbassang maupu Jalan Sultan Alauddin yang anggarannya Rp530 juta diduga fiktif. Dimana terlihat kondisi saluran drainase tidak dikerja. Hanya beberapa titik terlihat dipoles plaster.

Selain itu, drainase di jalan Andi Mangerangi yang dianggarkan Rp142 juta sudah mulai rusak dan retak-retak. Begitu juga kondisi drainase di jalan Dg Ngepe banyak yang retak-retak. Kuat dugaan pekerjaan tidak sesuai bestek atau tidak lagi mengacu pada rencana anggaran biaya atau RAB.

Sedangan proyek pembangunan lingkungan di jalan Deppasawi Dalam yang anggarannya Rp167 juta sudah mulai rusak. Belum lagi proyek lingkungan di jalan Teluk Bayur yang anggarannya Rp200 juta diduga tidak sesuai spesifikasi.

Kepala Dinas PU Makassar Hamka membantah adanya proyek siluman maupun kegiatan fiktif.

“Semua kegiatan 2019 ada yg sementara berlangsung ada jg baru mau mulai. Semua kegiatan 2019 blm ada yg di bayar. Dan pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh bidangnya sblm penyerahan, jd insya Allah tdk bisa fiktif,”tegas Hamka saat dikonfirmasi Senin (22/7/2019).

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Makassar Darlis hanya  mengatakan untuk paket lelang jalan lingkungan sebanyak  21 paket. “Semua bisa kita lihat di pottal lpse kota makassar,”singkatnya.

Ditambahkan Darlis, terkait adanya kegiatan lingkungan masih tanggung jawab pelaksana untuk dilakukan perbaikan jika memang ada yang tidak sesuai RAB. “Sekarang masih ada kegiatan belum penyerahan termasuk dan juga ada masa pemeliharaan,”jelasnya.

Sementara itu, Direktur Dewan Rakyat Antikorupsi Hamka Jarot mempertanyakan kinerja TP4D Kejari Makassar dalam memantau proyek pemerintah kota seperti kegiatan Dinas PU Makassar. Menurutnya, kegiatan drainase yang dikelola sudah menjadi ‘lahan’ empuk bagi oknum pejabat PU bersama kontraktor terkait memainkan proyek drainase, lingkungan, maupun pedestrian.

“Hampir setiap tahun PU Makassar punya alokasi anggaran besar untuk item proyek drainase, jalan lorong lingkungan, hingga pedestrian. Proyek-proyek tersebut sangat rawan dikorupsi akibatnya merugikan keuangan negara,”ungkapnya.