BERITA.NEWS, Malaysia – Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan seluruh perusahaan, termasuk yang berasal dari negaranya, yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menyebabkan kabut asap harus bertanggung jawab dan diproses hukum.

Dia juga meminta negara tidak berkelit dan seolah cuci tangan saat menghadapi masalah itu.

“Jika para perusahaan ini terlibat, maka mereka harus diminta pertanggungjawabannya. Jutaan orang menderita dan Anda tidak bisa hanya mengatakan kami akan mempelajari dan akan mempersiapkan langkah pencegahan supaya tidak terulang,” kata Anwar dalam diskusi di Milken Institute Asia Summit di Singapura, seperti dilansir Channel NewsAsia, Jumat (20/9/2019).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan ada empat perusahaan milik asing yang memiliki lahan di Indonesia yang terbakar. Sebanyak tiga perusahaan dipunyai Malaysia dan satu milik Singapura.

Anwar juga menyinggung kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk meredam kabut asap masih belum cukup baik. Dia meminta seluruh pihak yang terdampak harus bekerja sama supaya kejadian seperti ini bisa lekas ditanggulangi atau dicegah.

“Ada jutaan orang yang terdampak kabut asap, ribuan sekolah harus ditutup. Jutaan orang harus membeli obat dan masker, sementara pemerintah tidak mampu bekerja sama mencari solusi masalah ini,” ujar Anwar.

Anwar juga menyentil para perusahaan besar yang lahannya terbakar dan ikut menimbulkan kabut asap. Dia menyoroti kontribusi para konglomerat yang terkesan seadanya.

“Pengaruh dari para konglomerat besar ini sangat kuat. Mereka mendapat untuk miliaran Ringgit, tetapi tidak mampu menyisihkan sekitar RMY30 juta untuk membantu menanggulangi kabut asap,” ucap Anwar.

Anwar juga meminta supaya pemerintah yang terdampak kabut asap tidak saling menyalahkan, dan seharusnya menanggung permasalahan itu bersama-sama dengan membuat aturan hukum yang jelas dan tegas. Dia juga meminta tidak mudah menyalahkan kejadian ini sebagai akibat dari azab Tuhan atau bencana alam.

“Kita sudah menyalahkan Tuhan selama dua dasawarsa terakhir. Saya pikir Tuhan tidak sekejam itu. Jadi saya anjurkan supaya pemerintah mempunyai aturan hukum yang jelas,” ucap Anwar.