BERITA.NEWS, Sinjai — Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sinjai Timur untuk usulan program Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan tajam dari kalangan pemuda dan masyarakat.

Forum yang seharusnya menjadi wadah utama penyerapan aspirasi warga itu justru dinilai tertutup, elitis, dan minim realisasi.

Sorotan tersebut datang dari seorang pemuda Sinjai Timur, Muh. Izhar, yang secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme Musrenbang yang dinilai tidak transparan dan tidak inklusif.

Menurut Izhar, pelaksanaan Musrenbang terkesan hanya melibatkan kalangan pejabat dan perwakilan tertentu.

Sementara masyarakat umum termasuk pemuda dan warga yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi.

“Musrenbang ini terkesan tertutup. Yang diundang hanya pejabat dan perwakilan tertentu saja, sementara masyarakat luas tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” ungkap Izhar.

Ia menilai kondisi tersebut semakin memperkuat kesan bahwa Musrenbang hanya menjadi agenda seremonial tahunan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, bukan forum strategis dalam merumuskan kebutuhan pembangunan yang benar-benar berbasis aspirasi masyarakat.

Tak hanya soal mekanisme, kritik juga diarahkan pada minimnya realisasi usulan prioritas warga, khususnya di sektor infrastruktur jalan.

Izhar menyebut, hampir setiap tahun masyarakat secara konsisten mengusulkan perbaikan jalan, namun hingga kini belum menunjukkan hasil nyata.

Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi jalan poros Langguli–Kaloling yang telah lama mengalami kerusakan parah.

Padahal, jalan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan warga.

“Jalan poros Langgul–Kaloling selalu diusulkan setiap Musrenbang, tapi tidak pernah dikerjakan. Kalau begini terus, apa gunanya Musrenbang selain menghabiskan anggaran?” tegasnya.

Selain itu, Izhar juga mengkritik pemerintah kecamatan yang dinilai belum maksimal dalam mengakomodir dan memperjuangkan usulan masyarakat hingga ke tingkat penganggaran.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak sekadar mencatat aspirasi warga dalam dokumen perencanaan, tetapi memastikan usulan prioritas tersebut benar-benar diperjuangkan agar dapat direalisasikan.

“Musrenbang seharusnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan transparan, dengan melibatkan masyarakat luas. Bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai instrumen nyata dalam mendorong pembangunan yang adil dan merata,” kuncinya.