BERITA.NEWS,Makassar- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Bank Indonesia (BI), daerah dan Bulog terus mendorong daerah khususnya yang masuk Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) membentuk Mini Distribution Centre (MDC). Selasa (23/12/2025).

MCD sendiri telah berjalan sejak 2024 di 4 dari 6 Kota IHK untuk menjaga keterjangkuan harga pangan strategis. Program ini diklaim mampu menjaga tekanan inflasi Makassar, Minuman dan tembakau dibanding daerah non MDC.

Berdasarkan data BI Sulse ada 6 Kota IHK yang menjadi atensi perkembangan inflasi. Yaitu, Makassar, Palopo, Parepare, Sidrap, Luwu Timur, Wajo, Bone dan Bulukumba.

Pada November 2025 Sulsel mengalami deflasi 0,07 persen (mtm) setelah alami inflasi pada Oktober sebesar 0,10 persen. Inflasi di November masih berada dibawah target indikatif bulanan 0,29 persen mtm dan target tahunan 3,21 persen ytd.

Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Ekbang Sulsel Azis Bennu mengatakan pihaknya akan lebih memasifkan pembentukan MDC Daerah di 2026.

“Kalau pun ada kabupaten sudah ada MDC nya kita evaluasi makanya BI tadi sudah memberi advis supaya seluruhnya mengajukan kembali proposal nya untuk biaya operasional dan lain-lain.

Intinya adalah kita harap bahwa mdc hadir di kabupaten Kota sebagai penyeimbang harga dan tetap menjaga ketersediaan pasokan pangan,” ucapnya.

Menurutnya, MDC kedepannya alam menjadi program unggulan Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan Bank Indonesia, Bulog, Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Masih ada (blm), karena ini program unggulan baru kita di Sulsel, yang namanya MDC Makassar ada, parepare tapi agak stagnan Bulukumba juga, paling aktif Makassar dan Bone.Ini penting karena kenapa kehadiran pemerintah itu kelihatan sekali pada saat turun kegiatan mdc,” ungkapnya.

Azis Bennu mengatakan selama MDC ini, peran Bulog sangat vital sukses kegiatan lewat upaya menyediakan Komoditi yang akan dijual. Seperti Beras, Minyak goreng, Terigu, Gula.

“Komoditi yang disiapkan itu disupport penuh Bulog, seperti beras, gula, minyak goreng, telur oleh Dinas Ketapang Pemprov Sulsel,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepada Pemerintah daerah agar melengkapi semua administrasi ke Bank Indonesia mendapat supporting bentuk MDC di wilayahnya masing-masing.

“Dari yang ada sekarang kan baru 5. Tapi bukan berarti Kota non IHK tidak kita dorong, tetap didorong selama dia ajukan proposal ke bank indonesia karena supporting, bulog penyedia komoditas memastikan ketersediaan barangnya ada,” jelasnya.

Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar Karmila Hasmin memastikan pihaknya akan terus menjadi supporting utama penyediaan komoditi MDC, khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

“Pastinya kami dari Perum Bulog Kanwil Sulselbar akan memberikan penugasan kepada teman-teman kami di cabang untuk melakukan penguatan di pemerintah daerah, khususnya yang menjadi pencakatan IHK maupun yang tidak.

Karena MDC itu tidak harus permanen menjadi satu kios ataupun toko, tetapi MDC itu bisa kita lakukan secara mobile untuk tahap awal. Sampai hari masih terus berjalan, di Makassar ada 5 titik pasar,” ungkapnya.