BERITA.NEWS, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Hetifah menilai keberlanjutan program MBG pada masa liburan memiliki urgensi tinggi, khususnya dalam menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak-anak, terutama dari keluarga rentan.

“Urgensinya terletak pada upaya menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak. Libur sekolah tidak otomatis berarti kebutuhan gizi anak terpenuhi dengan baik di rumah,” kata Hetifah kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

Ia menjelaskan, pada sebagian keluarga, terutama yang berada dalam kondisi sosial ekonomi terbatas, masa libur sekolah justru berpotensi menurunkan kualitas asupan gizi anak karena keterbatasan akses pangan bergizi.

Menurutnya, penghentian sementara program MBG selama libur sekolah dapat berdampak pada status gizi anak, yang selama hari sekolah telah terbantu oleh intervensi negara melalui program tersebut.

“Karena itu, MBG perlu tetap dijalankan sebagai langkah preventif agar status gizi anak tetap terjaga meskipun proses belajar mengajar sedang libur,” ujarnya.

Meski demikian, Hetifah menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di masa liburan memerlukan penyesuaian agar berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan teknis di lapangan.

Ia memberikan sejumlah catatan penting kepada Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program agar distribusi MBG selama libur sekolah dapat berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.

Catatan pertama, kata Hetifah, berkaitan dengan penyesuaian jenis menu yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

“Selama masa libur, MBG bisa disalurkan dalam bentuk menu kering atau makanan tahan simpan seperti abon, roti, atau bolu, sehingga lebih aman, praktis, dan mudah didistribusikan,” jelasnya.

Penyesuaian menu tersebut dinilai penting untuk menghindari risiko makanan basi atau rusak, mengingat tidak adanya aktivitas belajar di sekolah yang biasanya menjadi titik distribusi utama.

Selain itu, Hetifah juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan makanan MBG.

Menurutnya, pelibatan UMKM tidak hanya memastikan ketersediaan suplai bahan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di daerah.

“Kerja sama dengan UMKM lokal perlu diperkuat agar rantai pasok tetap terjaga sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” katanya.

Hetifah menambahkan, program MBG bukan semata program pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat jika dikelola secara inklusif.

Ia berharap Badan Gizi Nasional dapat melakukan perencanaan yang matang, termasuk pendataan penerima, sistem distribusi, serta pengawasan kualitas makanan selama masa libur sekolah.

“Dengan pengelolaan yang baik, MBG di masa liburan justru bisa menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak atas gizi yang layak,” pungkas Hetifah.