BERITA.NEWS, Banjarnegara — Kepala Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Hoho Alkaf, kembali menggegerkan jagat media sosial, khususnya TikTok.

Kades yang dikenal dengan penampilan nyentrik bertato dan gaya kepemimpinan progresif ini secara terbuka membeberkan lima tanda paling umum dugaan penyelewengan Dana Desa, yang dinilai kerap luput dari perhatian masyarakat.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hoho melalui konten edukatif yang langsung viral dan menuai beragam reaksi warganet.

Ia menegaskan bahwa masyarakat desa harus berani kritis dan tidak boleh pasif dalam mengawasi pengelolaan anggaran desa yang nilainya terus meningkat setiap tahun.

“Masyarakat harus tahu, ada tanda-tanda jelas kalau Dana Desa itu tidak dikelola dengan benar, bahkan dikorupsi,” tegas Hoho Alkaf dikutip BERITA.NEWS dalam akun TikTok, Hoho Alkaf, Sabtu (20/12/2025)

Hoho kemudian merinci lima indikator kuat yang patut diwaspadai warga desa.

Indikasi pertama, menurut Hoho, adalah rapat desa yang hanya bersifat formalitas.

Musyawarah desa maupun rapat pertanggungjawaban sering digelar, namun hasilnya tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Kondisi ini membuka celah manipulasi data dan informasi anggaran.

Tanda kedua adalah penyertaan modal BUMDes yang besar namun tidak diiringi aktivitas usaha yang jelas.

Hoho menilai alokasi dana besar tanpa dampak ekonomi nyata merupakan sinyal serius yang harus dipertanyakan.

Selanjutnya, Hoho menyoroti proyek pembangunan tanpa papan informasi.

Ia menegaskan bahwa setiap proyek wajib mencantumkan detail anggaran, pelaksana, dan waktu pengerjaan.

Ketidakhadiran papan informasi, ditambah kualitas proyek yang buruk, disebutnya sebagai “alarm merah” dalam pengelolaan Dana Desa.

Indikator keempat adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pasif.

Menurut Hoho, BPD seharusnya menjadi pengawas utama kinerja kepala desa dan penggunaan anggaran.

Jika BPD tidak kritis dan cenderung diam, hal tersebut patut dicurigai sebagai bentuk pembiaran atau bahkan “kongkalikong”.

Tanda terakhir adalah keterlambatan realisasi program kerja meski anggaran telah cair.

Hoho mempertanyakan ke mana dana tersebut berada ketika pembangunan dan program pemberdayaan tak kunjung berjalan sesuai rencana.

Pernyataan Hoho Alkaf ini menuai respons luas dari warganet dan pegiat desa.

Banyak yang menilai keberaniannya sebagai tamparan keras bagi praktik pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kepala desa lain di Indonesia.

Dikenal aktif di media sosial, fokus pada penguatan BUMDes, serta konsisten mendorong transparansi anggaran, Hoho Alkaf kerap dijuluki sebagai kades muda inspiratif.

Melalui pernyataannya kali ini, ia berharap masyarakat desa semakin berani mengawasi dan ikut menjaga Dana Desa agar benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.