BERITA.NEWS,Makassar- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam upaya memperkuat langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemkot Makassar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi antikorupsi di tingkat kota.

Komitmen ini diperkuat saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama DPRD Kota Makassar dan KPK RI di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025).

Berbagai upaya strategis dibahas untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyambut langsung pimpinan KPK Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK), didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.

Kehadiran jajaran KPK tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman, tips, dan strategi pencegahan korupsi sejak dini bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkot dan DPRD Makassar.

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat integritas dan membangun budaya antikorupsi di semua lini birokrasi Kota Makassar, demi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukanlah sekadar seremoni, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan.

“Artinya, pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan kalau cuma di mulut, cuma di awang-awang saja. Ini harus nyata di tengah-tengah kita dalam menjalankan pemerintahan,” tegas Munafri, di hadapan pimpinan KPK.

Lebih lanjut, Johanis menjelaskan bahwa keberadaan KPK dalam forum-forum seperti ini bukan untuk menuduh atau menekan pihak legislatif maupun eksekutif. Tapi untuk memberikan edukasi dan penguatan pemahaman antikorupsi kepada seluruh penyelenggara pemerintahan.

“Tugas kami mengingatkan, bukan menuduh. Tidak berarti ketika DPRD diundang untuk menghadiri kegiatan KPK lalu dianggap telah melakukan korupsi. Tidak demikian. Jadi ketika kami hadir di sini, bukan berarti DPRD atau pemerintah daerah sedang dituduh, tetapi justru untuk memperkuat kesadaran dan pencegahan bersama,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri pula Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, Ketua DPRD Makassar, Supratman, serta para pimpinan dan anggota DPRD, dan jajaran SKPD lingkup Pemkot Makassar.