BERITA.NEWS, Aceh – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Jamaluddin Idham, mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melakukan razia terhadap kendaraan berplat BL dari Aceh serta wacana pemutasi plat tersebut menjadi BK.

Ia menilai kebijakan itu sangat keliru dan berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah.

Jamaluddin menegaskan, plat kendaraan berlaku secara nasional sehingga tidak bisa dibatasi oleh kebijakan daerah tertentu.

“Gubernur Sumut harus paham bahwa plat kendaraan berlaku secara nasional. Kebijakan semacam ini justru berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah,” ujarnya, Sabtu (28/9/2025).

Menurutnya, hubungan Aceh dan Sumut sejak lama terjalin erat, terutama dalam sektor perdagangan, jasa angkutan barang, dan transportasi penumpang yang menjadi penopang perekonomian kedua daerah.

“Jangan sampai karena kebijakan yang salah, silaturahmi dan hubungan ekonomi Aceh-Sumut menjadi terganggu,” tambahnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti gaya kepemimpinan Bobby yang dinilai kurang bijaksana dalam mengambil keputusan.

“Kemarin soal pulau, sekarang soal plat kendaraan. Seorang pemimpin harus dewasa dalam mengambil kebijakan, apalagi menyangkut relasi antarwilayah,” kritiknya.

Lebih lanjut, Jamaluddin menyebut alasan jalan rusak yang digunakan sebagai dasar kebijakan razia tidak tepat.

Jalan nasional, menurutnya, dibangun dengan APBN maupun APBD provinsi dan sudah ada aturan jelas mengenai jenis kendaraan yang boleh melintas.

Ia juga mengingatkan bahwa jumlah kendaraan berplat BK dari Sumut yang masuk ke Aceh lebih banyak dibanding plat BL yang masuk ke Medan.

“Secara ekonomi, justru Sumut lebih diuntungkan dalam transaksi perdagangan dengan Aceh. Jadi, kenapa Gubsu mempermasalahkan plat BL?” tegas Jamaluddin.