BERITA.NEWS – DPRD Kota Makassar menerima aspirasi dari Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Pertemuan berlangsung di halaman gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Selasa (15/7/2025).

Massa aksi diterima langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham. Dalam kesempatan tersebut, Ari menegaskan bahwa proses SPMB 2025 harus dikawal secara serius dan transparan.

“Kami di Komisi D tidak pernah mengabaikan isu pendidikan, khususnya terkait akses sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Laskar Merah Putih bagi saya bukan orang asing, melainkan bagian dari keluarga besar saya,” ujarnya.

Ari menambahkan bahwa Komisi D DPRD Kota Makassar selalu hadir dalam setiap persoalan bidang pendidikan. Ia mengaku bahwa polemik ini sudah disuarakan sejak sebelum isu tersebut mencuat ke publik.

“Saya dari dulu konsisten mendorong agar anak-anak kita bisa bersekolah di sekolah negeri,” ungkapnya kepada massa aksi.

Sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Makassar, Ari menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan layak di sekolah negeri tanpa terkecuali.

“Saya selaku Ketua Komisi D menjamin bahwa seluruh anak-anak yang tidak mampu wajib bersekolah di sekolah negeri. Apapun langkahnya, apapun caranya. Jika mereka dipaksa bersekolah di swasta tanpa subsidi pemerintah, itu sama saja membunuh pendidikan di Kota Makassar,” tegasnya.

Ari menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar.

“Tujuannya jelas, memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan bangku di sekolah negeri tanpa terkecuali. Kami yakin dan percaya selalu berada di tengah masyarakat. Kami bukan hanya wakil rakyat dalam nama, tapi juga dalam tindakan. Pemerintah harus berada di garda terdepan untuk melindungi dan membela rakyat, terutama yang tidak mampu,” jelasnya.

Dia pun berkomitmen memproses kekhawatiran masyarakat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait.

“Saya tidak suka berjanji, tapi saya ingin merealisasikannya. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar RDP untuk mencari titik temu dan solusi supaya tidak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah hanya karena sistem,” kata Ari.

Alumnus Universitas Hasanuddin ini juga menuturkan bahwa hak pendidikan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial. Dewan akan terus mengawal sistem pendidikan yang adil dan merata.

“Yakin dan percaya, kami selalu ada untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan untuk semua, bukan hanya untuk sebagian,” pungkasnya.

Sementara itu, Laskar Merah Putih menuntut transparansi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan membuka secara terbuka dan menyeluruh data penerimaan 800 kuota jalur afirmasi. Kuota tersebut diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.

Massa aksi juga menolak segala bentuk kecurangan, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, kolusi, nepotisme, atau intervensi oleh pihak tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi PPDB.