BERITA.NEWS,Makassar- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mencabut anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ke Daerah tahun ini.

Selama ini, PBI BPJS Kesehatan di Sulsel mengandalkan anggaran sharing Pemprov 40 persen dan Pemerintah Kabupaten/Kota 60 persen setiap tahunnya.

Hanya saja, dana sharing layanan kesehatan 2025 itu kini terhenti di awal masa pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

“Jadi ada surat edarannya tapi ini yang di BKAD anggarannya, BKAD yang atur itu, ada nanti dibayar nanti, jadi dihentikan sementara,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ishaq Iskandar.

Ishaq mengatakan dana layanan gratis BPJS Kesehatan ini untuk sementara ditanggung masing-masing Pemerintah Daerah.

Meski begitu, ia memastikan layanan kesehatan di Rumah Sakit tetap berjalan. “(Dampak ke masyarakat?) Tidak adaji karena Pemda menalangi, menghandel,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ishaq mengatakan pencabutan sementara Dana Sharing PBI ini lantaran menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ada temuan dari BPK dan Inspektorat, jadi diteliti penyidik, bagaimana kepesertaannya, sesuai dengan temuan inspektorat dan BPK,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Yeni Rahman menyoroti kelalaian Pemerintah, khususnya Dukcapil sehingga terdapat data ganda yang menjadi temuan BPK dan Inspektorat.

“Misalnya ada satu orang punya NIK yang sama itukan berarti kelalaian dukcapil, kok bisa keluar data seperti itu. Ada meninggal masih namanya ada.

Kesalahan sebenarnya karena tidak semua masyarakat paham, tidak semua pemerintah setempat beri edukasi ketika ada keluarga meninggal bukan hanya mengurus surat kematian. Secara sistem ini bisa dilakukan BPJS,” tegasnya.

Lebih lanjut, legislator PKS ini meminta Pemprov Sulsel harus segera mencari solusi lebih bijak lagi. Ia menilai menghentikan PBI sementara bisa menimbulkan masalah baru.

“Kalau dia berhenti sejenak, begitu mau masuk kembali maka harus memulai mengurus dari awal. Begitu aturan mekanisme BPJS.

Tidak segampang itu katakan berhentikan sementara, bukan menyelesaikan persoalan itu, jadi cari solusi lebih bijak karena ini persoalan hidup mati seseorang,” tegasnya.