BERITA.NEWS, Bulukumba – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan.

Rapat ini bertujuan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis, 6 Maret 2025.

Acara tersebut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat provinsi serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan, termasuk Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dan Sekda Provinsi Jufri Rahman.

Langkah Strategis Kendalikan Inflasi

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan berbagai tindak lanjut hasil HLM TPID Sulsel, termasuk program Mandiri Benih 2025 untuk memastikan ketersediaan bibit unggul.

Ia juga meminta kepala daerah segera menyusun daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta mengoptimalkan perluasan lahan tanam.

“Pemerintah juga akan fokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan produksi, untuk mendukung ketahanan pangan serta kelancaran distribusi,” ujar Andi Sudirman.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah petani oleh Bulog selama masa panen raya dengan memanfaatkan gudang yang tersedia.

Gerakan tanam cabai di sekolah dan pemanfaatan lahan kosong juga menjadi salah satu solusi pengendalian inflasi yang didorong oleh pemerintah.

“Kami akan rutin menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah di 24 kabupaten/kota untuk memperkuat program ketahanan pangan Sulawesi Selatan,” tambahnya.

Bulukumba Dorong Program Ketahanan Pangan

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, turut memaparkan program pengendalian inflasi yang telah diterapkan di daerahnya.

Ia menjelaskan bahwa selama periode pertama pemerintahannya, Bulukumba telah melaksanakan program GEMOIH (Gerakan Menanam Lombok Nikmati Hasilnya).

“Program ini dilakukan di seluruh desa dan kelurahan dengan memanfaatkan pekarangan serta lahan kosong yang tidak dipakai. Pihak kelurahan meminta izin kepada pemilik lahan untuk mengolahnya menjadi kebun jangka pendek, seperti cabai dan sayuran,” ungkapnya.

Tidak hanya di lahan kosong, Pemkab Bulukumba juga menginstruksikan sekolah-sekolah untuk menanam tanaman produktif di halaman mereka.

Selain itu, pada tahun 2024, Pemda Bulukumba telah melaksanakan program land clearing atau pembersihan lahan untuk membantu masyarakat menanam bibit unggul.

“Tahun 2024 kami menganggarkan 10 hektare per desa. Tahun 2025 ini akan ditingkatkan menjadi 20 hektare per desa,” imbuhnya.

Usulan Kenaikan Pajak untuk Lahan Tidak Produktif

Dalam rapat tersebut, Andi Utta juga mengusulkan kebijakan agar lahan masyarakat yang tidak produktif dikenakan pajak lebih tinggi.

“Kalau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinaikkan untuk lahan yang tidak produktif, pemiliknya pasti akan termotivasi untuk mengelolanya dengan lebih baik. Daripada lahannya dibiarkan terbengkalai dan menjadi sarang babi, lebih baik dimanfaatkan,” tegasnya.

Bupati Andi Utta hadir dalam rapat ini bersama Sekda Bulukumba, Muh Ali Saleng, serta Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Andi Muh. Natsir.

Dengan berbagai strategi yang dibahas dalam HLM TPID Sulsel ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat segera diimplementasikan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.