MAKASSAR, BERITA.NEWS – Lapas Kelas I Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas. Jumat (24/01/2025).

Acara ini melibatkan seluruh jajaran pegawai, mulai dari pimpinan hingga staf, sebagai bentuk nyata dari dedikasi terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Kepala Lapas Kelas I Makassar, Sutarno dalam sambutannya, menekankan pentingnya penandatanganan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat budaya kerja yang bebas dari penyimpangan, termasuk pelanggaran kode etik dan perilaku korupsi.

“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen moral dan hukum yang harus dijalankan dengan konsisten,” ujarnya.

Acara ini juga menjadi momentum refleksi bersama bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan.

Kepala Lapas menambahkan, “Kita ingin membangun zona integritas yang tidak hanya slogan, tetapi nyata dalam setiap tindakan dan pelayanan yang kita berikan.”

Pakta integritas yang ditandatangani ini merupakan dokumen formal yang menjadi pedoman kerja bagi seluruh pegawai.

Langkah ini sejalan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya dalam membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Salah satu pegawai yang hadir dalam acara ini, mengungkapkan bahwa momentum ini menjadi pengingat bagi dirinya dan rekan-rekan lainnya untuk terus menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.

“Kami berharap dengan adanya komitmen bersama ini, budaya kerja yang transparan dan akuntabel semakin terwujud di lingkungan Lapas Kelas I Makassar,” katanya.

Upaya Lapas Kelas I Makassar dalam memperkuat integritas melalui pakta integritas dan komitmen bersama patut diapresiasi.

Langkah ini mencerminkan keseriusan institusi dalam menjalankan reformasi birokrasi sekaligus membangun budaya kerja yang profesional.

Namun, langkah ini harus disertai dengan implementasi nyata dan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi dokumen formal.

Kerja sama lintas sektor, termasuk dengan masyarakat dan lembaga pengawas, juga perlu diperkuat untuk memastikan setiap komitmen benar-benar dijalankan.

Diharapkan, inisiatif seperti ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, terutama dalam sektor pelayanan publik.