BERITA.NEWS, Bone – Komisi IV DPRD Bone melaksanakan rapat bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone, perwakilan PT Pos dan Bank Mandiri di ruang Komisi IV Gedung Lantai II DPRD Bone, Rabu 7 September 2022.

Pertemuan tersebut membahas penyaluran bantuan sosial dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Muh Salam didampingi, Muhammad Wahyu, Andi Akhiruddin dan dr Ryad Baso Padjalangi.

Andi Muh Salam meminta agar dalam penyaluran bansos nantinya tidak mempersulit masyarakat.

“Ketika ada kendala di lapangan tentunya harus dikoordinasikan secepatnya. Karena pasti ada pro kontra nanti dalam penyaluran BLT, apalagi kalau ada terima dua bansos sementara ada tidak terima sama sekali,” ujarnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Andi Akhiruddin juga meminta agar penyaluran BLT kenaikan BBM disalurkan dengan baik dan hindari adanya polemik.

“Terkait dengan penyaluran BLT kompensasi kenaikan BBM, jangan sampai akan berpolemik di kemudian hari,” kata Andi Akhiruddin.

Bahkan, Ketua Komisi IV dr Ryad mewarning pendamping PKH untuk tidak berani bermain dalam penyaluran BLT yang berpotensi merugikan penerima.

“Kita terus terang saja adanya carut marut di bawah, tergantung dari kita semua karena di sini ada pendamping PKH, bagi pendamping PKH jangan melakukan permainan yang merugikan diri sendiri dan orang lain,” katanya.

Senada, Muhammad Wahyu menekankan, demi kelancaran penyaluran program, pihaknya meminta untuk memperkuat koordinasi dengan Komisi IV untuk mencari solusi ketika ada masalah. “Tugas kita ini mulia dan juga sangat sensitif karena berurusan dengan perut,”katanya.

Sementara Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Andi Mappangara mengatakan, pihaknya telah menerima tekhnis penyaluran BLT terkait dengan konpensasi kenaikan BBM.

“Kami telah menerima teknis penerimaan BLT kenaikan BBM Priode September, Oktober, November, Desember. Data penerima ini bersumber dari data Program penerima sembako, BPNT dan PKH,” bebernya.

Untuk data penerima BLT kompensasi kenaikan BBM di Bone sebanyak 60.696. Bahkan telah disalurkan ke kabupaten, namun diminta stop karena ada penyampaian dari pusat akan ada tambahan bantuan sembako yang juga bersumber dari subsidi kenaikan BBM. (*)